Saat ini, perkembangan teknologi perbankan digital sudah menjadi keharusan. Apalagi, dengan adanya pandemi virus Covid-19 atau Corona, kebutuhan akan layanan perbankan digital pun kian dipercepat.

Pandemi ini membuat masyarakat harus banyak berada di rumah dan banyak melakukan kegiatan secara digital, termasuk layanan perbankan. Bappenas mengungkapkan kebutuhan layanan digital dan otomasi pun meningkat drastis, dan harus dijawab cepat oleh industri.

Harus diakui pandemi ini mempercepat ke arah peradaban menuju revolusi industri 4.0, di mana layanan konsumen, termasuk layanan perbankan, dilakukan secara digital. Hal ini diyakini akan mengubah wajah perbankan secara drastis.

Hal ini menunjukkan bahwa tren digital banking memang tidak terelakkan, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai kemudian masyarakat benar-benar bermigrasi penuh menggunakan layanan perbankan berbasis digital.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aturan soal bank digital ditargetkan dapat dirilis sebelum semester 1 tahun 2021 berakhir. Proses penyusunan regulasi tersebut saat ini dalam tahap menerima masukan dari berbagai pihak.

Namun, secara umum pendirian bank digital akan terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, pendirian bank baru yang beroperasi sebagai bank digital dengan modal inti minimal Rp10 triliun. Kedua, bank konvensional yang bertransformasi menjadi bank digital.

Tony selaku Plt. Deputi Direktur Arsitektur Perbankan Indonesia OJK menyampaikan yang saat ini banyak dilakukan adalah transformasi bank kecil menjadi bank digital. Dia menyebut di antaranya PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB), PT Bank Jago Tbk. (ARTO), PT BCA Digital, dan PT Bank Harda Internasional Tbk. (BBHI). Meski begitu, dia tidak menyebutkan jumlah bank yang saat ini sedang mengajukan izin menjadi bank digital.

Pada dasarnya, peluang bank digital di Indonesia dapat dikatakan cukup besar, melihat penetrasi pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat telah bertumbuh secara pesat, apalagi dengan hadirnya kondisi pandemi Covid-19 atau Corona sejak tahun lalu.

Kehadiran bank digital akhir-akhir ini mulai mendapatkan perhatian lebih di industri keuangan Indonesia. Tidak heran, banyak pihak mengatakan bahwa bank digital ini merupakan ancaman bagi industri perbankan konvensional di Indonesia serta saingan bagi industri fintech.

Walau begitu, nyatanya tidak demikian. Hadirnya bank digital ini memiliki potensi yang besar, terutama untuk mendukung peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, termasuk ke para pelaku UKM.

Lalu, bagaimana dengan nasib fintech yang beberapa tahun terakhir tengah berkembang pesat?

Dibandingkan menjadikannya sebagai ancaman atau saingan, bank digital justru dapat diajak berkolaborasi dengan industri fintech karena sama-sama bergerak di bidang finansial.

Amartha sebagai pelopor fintech Peer to Peer Lending (P2P Lending) Produktif yang telah memiliki izin usaha dan terdaftar di OJK juga telah lama bekerjasama dengan sektor perbankan.

Hingga saat ini, perusahaan yang berdiri sejak tahun 2010 ini telah berkolaborasi dengan beberapa bank, terutama untuk memperluas penyaluran kredit kepada UMKM.

Beberapa bank yang diketahui telah berkolaborasi dengan Amartha sampai sekarang adalah Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank Jateng, dan Bank Ganesha.

Selama 11 tahun terakhir, Amartha telah menyalurkan pendanaan sebesar 3.24 Triliun kepada lebih dari 600.000 perempuan tangguh di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Tidak hanya menyalurkan modal usaha dari investor kepada perempuan tangguh pengusaha mikro, Amartha juga memberikan pendampingan usaha, pelatihan keuangan, hingga cek kesehatan gratis.