Perkembangan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia tidak lepas dari peran penting dari sektor microfinance.

Keuangan mikro semacam ini memiliki fokus utama untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, serta memberdayakan rakyat melalui peningkatan kegiatan ekonomi.

Lantas, seperti apa sejarah microfinance di Indonesia? Berikut pembahasannya!

Sejarah Microfinance

Di Indonesia, microfinance sendiri punya catatan sejarah yang cukup panjang. Ketika itu, Indonesia masih “diasuh” Belanda sehingga sistem keuangan dikontrol secara ketat oleh pemerintah Hindia Belanda lewat bank-bank yang ada.

Pada akhir abad ke-19, seorang patih asal Purwokerto bernama Raden Bei Wiriaatmadja mendirikan sebuah lembaga perkreditan rakyat bernama Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren (Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai).

Tidak berselang lama, orang Belanda bernama De Wolf van Wester Rode mengubah lembaga ini menjadi Bank Rakyat. Sekitar tahun 1898, petani-petani di Jawa mulai membangun Lumbung Desa yang merupakan cikal-bakal kegiatan simpan pinjam masyarakat desa. Namun, pada masa itu instrumen yang dipakai bukan uang, melainkan komoditas padi hasil panen.

Tahun 1904 ketika peredaran uang semakin masif di tengah masyarakat, didirikanlah Bank Desa atau Bank Kredit Desa (BKD). Dengan visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kredit, BKD pun akhirnya digabungkan dengan AVB (Algemene Volkscredietbank).

Setelah Indonesia merdeka, AVB akhirnya bertransformasi menjadi BRI (Bank Rakyat Indonesia). Meski merupakan bank komersial, BRI tetap berkomitmen menyediakan kredit mikro bagi rakyat/pengusaha kecil lewat pembukaan unit-unit di pedesaan. Sejak saat itu, pemerintah mulai gencar mendirikan bank dan lembaga keuangan sejenis di provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro atau microfinance adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa serta transfer dana yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan pengusaha kecil.

Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro atau dalam hal ini disebut microfinance merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun.

Prospek Microfinance di Indonesia

Microfinance saat ini masih diyakini sebagai salah satu metode paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam skema perekonomian di Tanah Air, sekitar 90% unit usaha merupakan usaha mikro.

Nah, guna mengembangkan kapasitas dan kemampuan bisnisnya, para pelaku usaha kecil ini perlu diberi suntikan modal, salah satunya lewat pemberian kredit usaha mikro.

Tambahan modal ini akan berimbas positif terhadap laju bisnis mereka. Roda perekonomian yang aktif akan menciptakan semacam multiplier effect yang secara tidak langsung berperan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi nasional.

Amartha sebagai pelopor fintech Peer to Peer Lending (P2P Lending) Produktif yang telah memiliki izin usaha dan terdaftar di OJK juga turut mendukung konsep microfinance dengan terus menyalurkan pembiayaan mikro kepada para pengusaha perempuan di pedesaan.

Perlu kamu tahu, saat didirikan di tahun 2010, Amartha berawal sebagai lembaga microfinance yang punya misi menghubungkan pelaku usaha mikro dengan pemodal secara online.  Selama 11 tahun terakhir, Amartha telah menyalurkan pendanaan sebesar 3.24 Triliun kepada lebih dari 600.000 perempuan tangguh di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Tidak hanya menyalurkan modal usaha dari investor kepada perempuan tangguh pengusaha mikro, Amartha juga memberikan pendampingan usaha, pelatihan keuangan, hingga cek kesehatan gratis.