small_sistem-ekonomi-kerakyatan-definisi-ciri-ciri-dan-prinsipnya.png

thumbnail_sistem-ekonomi-kerakyatan-definisi-ciri-ciri-dan-prinsipnya.png

sistem-ekonomi-kerakyatan-definisi-ciri-ciri-dan-prinsipnya.png

Setiap negara di Dunia diketahui memiliki masing-masing sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisinya. Saat ini, ada banyak sekali sistem ekonomi yang ada di Dunia, salah satunya adalah sistem ekonomi kerakyatan.



Negara Indonesia sendiri telah lama diketahui mengimplementasikan sistem ekonomi kerakyatan. Lantas, seperti apakah sistem ekonomi tersebut? Berikut penjelasannya!



<h2>Definisi Sistem Ekonomi Kerakyatan</h2>



Perlu diketahui, sistem ekonomi kerakyatan ini pertama kali diterapkan oleh Drs. Mohammad Hatta. Gagasan ini adalah suatu konsep politik dalam bidang ilmu perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat.



Konvensi ILO (International Labour Organization) pada tahun 1989 yang ke 169 lalu mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi tradisional yang sudah menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat lokal di dalam mempertahankan kehidupannya tersebut.



Jika merujuk pada peraturan Pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan bisa diartikan sebagai suatu sistem perekonomian dengan tujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam bidang ilmu ekonomi.



Jadi singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang lebih berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatan utamanya.



Adapun, sistem ekonomi kerakyatan sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan mengelola berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada tingkat apa saja yang bisa mereka usahakan dan mereka kuasai.



Kegiatan ekonomi ini lalu diwujudkan dengan hadirnya usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM di tiga sektor, yakni primer, sekunder dan juga tersier. Sektor primer yang dilakukan UMKM meliputi pertanian, perikanan, dan juga peternakan.



Sementara itu, sektor sekunder di dalamnya mencakup pengolahan pascapanen, industri makanan, dan juga usaha kerajinan tangan. Terakhir, di dalam sektor tersier, UMKM bisa melakukan berbagai kegiatan perdagangan dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar.



<h2>Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan</h2>



Di dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap masyarakat dituntut untuk bisa berperan aktif di dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara.



Sebaliknya, sistem ini pun akan menuntut pemerintah negara agar mampu merealisasikan suasana yang lebih kondusif untuk perkembangan dan juga perkembangan di dalam dunia bisnis.



Di dalam proses pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan juga mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya, yakni:



<ul><li>Mekanisme pasar yang berkeadilan menjadi tumpuan dengan menjalankan sistem persaingan yang lebih sehat.</li><li>Setiap kualitas hidup, nilai keadilan, kepentingan sosial dan juga perkembangan ekonomi harus dijadikan perhatian yang paling utama.</li><li>Bisa membuat proses pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan pada lingkungan.</li><li>Memberikan jaminan pada diberikannya kesempatan yang sama pada masyarakat untuk bisa bekerja dan berusaha.</li><li>Setiap konsumen harus dilindungi haknya dan setiap rakyat harus diperlakukan secara adil.</li></ul>



<h2>Prinsip dari Sistem Ekonomi Kerakyatan</h2>



Sebagai informasi, sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dengan mengusung tiga prinsip dasar. Ketiga prinsip utama ini digunakan sebagai tolak ukur agar jalannya sistem ini bisa sesuai dengan apa yang sudah digariskan di awal.



Ketiga prinsip dasar dari sistem ekonomi kerakyatan ini sendiri sudah tercatat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:



<ul><li>“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.</li><li>“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Pasal 33 Ayat 2.</li><li>“Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Pasal 33 Ayat 3.</li></ul>



Jika dilihat dari ketiga prinsip dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kerakyatan sendiri sejatinya ingin mampu merealisasikan kedaulatan rakyat dalam hal ekonomi negara. Untuk itu, negara berperan penting dalam sistem ekonomi yang satu ini.



Selain mempunyai tiga prinsip dasar di atas, sistem ekonomi kerakyatan juga ternyata mempunyai tiga komponen utama, yakni:



<ul><li>Sesuai dengan amanat pada Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, maka setiap anggota masyarakat harus berperan aktif dalam proses produksi secara nasional.</li><li>Setiap anggota masyarakat, termasuk di dalamnya fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar harus bisa menikmati hasil produksi nasional, sesuai dengan bunyi pasal 34 UUD 1945.</li><li>Setiap masyarakat wajib berperan aktif dalam proses pengendalian jalanya roda ekonomi nasional.</li></ul>



Pada dasarnya, sistem ekonomi kerakyatan sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional dari negara Indonesia. Karena itu, sistem ini pun diterapkan menjadi ruh yang menjiwai kebijakan perekonomian nasional negara kita. Apalagi, sistem ekonomi kerakyatan ini juga diklaim mampu melindungi para pengusaha dan setiap lapisan masyarakat.

Sistem Ekonomi Kerakyatan: Definisi, Ciri-Ciri, dan Prinsipnya

[caption id="attachment_915" align="alignnone" width="940"]<img class="wp-image-915 size-full" src="https://access.amartha.com:443/uploads/IMG_20170601_WA_0008_75b01860bc.jpg" alt="#smartliving #smartinvestment" width="940" height="592" /> oleh : Fadilla Tourizqua Zain[/caption]
Pancasila -- bahasan yang kini marak muncul lagi ke permukaan di antara obrolan makan siang, laman berita, maupun di antara kemacetan ibu kota. Prinsip kebangsaan yang digagas olah para cendikia pada 1 Juni 1945 silam ini telah lama jadi landasan, tak hanya dalam berpolitik seperti yang sedang hangat, namun juga sosial, ekonomi, dan budaya. Tulisan ini akan mengajak Anda kembali menengok konsep ekonomi menurut Pancasila, terutama di era digital seperti sekarang ini. Istilah “<a href="https://amartha.com/blog/work-smart/dorong-kemajuan-ekonomi-indonesia-untuk-asean/">Ekonomi Pancasila</a>” pertama kali diperkenalkan tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim, pakar ekonomi Indonesia. Ekonomi Pancasila digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia yang mengedepankan prinsip kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi. Prinsip yang berpihak pada kerakyatan dan keadilan ini tertuang rapih dalam sila ke lima Pancasila dan UUD Pasal 33. Bagaimana kita yang hidup di era digital, dapat menghidupkan kembali semangat Ekonomi Pancasila? 
Bagaimana teknologi mampu membuka akses kepada lebih banyak lapisan untuk berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi? Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat “Atuh neng, takut ke bank mah. Mahal mereun nya?" (baca: mahal mungkin ya?), ujar Atih, 31 tahun, petani pepaya kalina di Desa Ciseeng, Bogor, salah satu mitra Amartha, perusahaan teknologi berbasis peer-to-peer lending untuk usaha mikro di Indonesia. Atih bukan satu-satunya, data Asian Development Bank September 2015; pada jurnal “Financial Inclusion in Asia: An Overview”, memaparkan bahwa masih 78% dari 255 juta populasi Indonesia yang masih berada pada kategori unbanked (tidak memiliki rekening di Bank dikarenakan tidak adanya akses). Salah satu prinsip Ekonomi Pancasila adalah keadilan ekonomi. Namun saat ini, akses layanan untuk menyimpan, menarik, dan mengirim uang memang masih jadi kendala di Indonesia terutama dari segi pemerataan. Selain karena infrastruktur, masih banyak masyarakat akur rumput yang enggan menggunakan jasa perbankan.
Layanan penyimpanan uang memang masuk pada kategori layanan dasar perbankan, namun sebenarnya layanan finansial yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat piramida terbawah seperti Atih adalah akses pemodalan. Suntikan biaya sekecil Rp 2.000.000 mampu membuat usaha mikro seperti budidaya pepaya berkembang lebih pesat. Pada studi yang dilakukan Amartha tercatat bahwa pengusaha mikro yang mendapatkan pembiayaan mulai dua juta Rupiah dan tenor satu tahun, mampu menaikkan pendapatan rata-rata bulanan sebesar 41%. Studi ini dilakukan pada 400 sampel pengusaha mikro seperti Atih yang tinggal di Jawa Barat, membandingkan keadaan sebelum dan sesudah masa pembiayaan.
Teknologi <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/virtual-account-untuk-kenyamanan-berinvestasi-di-peer-to-peer-lending/">peer-to-peer lending</a> adalah salah satu cara untuk membuka akses permodalah untuk mereka yang belum terjangkau layanan perbankan. Teknologi ini juga mampu menjadi jembatan bagi rakyat di perkotaan untuk berkontribusi pada rakyat di pedesaan -- mempertemukan Pemodal yang memiliki disposable income, dengan Pengusaha unbanked yang membutuhkan suntikan dana karena keterbatasan akses di wilayah mereka. Melalui peran teknologi, keadilan ekonomi untuk semua lapisan masyarakat dapat lebih merata dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat.
Ibu Atih, petani pepaya, adalah salah satu contoh pelaku ekonomi gotong royong di Indonesia. Sejak 2013, Atih bersama 17 tetangga di sekitar rumahnya membentuk sebuah kelompok (group lending) atau mereka menyebutnya Majelis untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Amartha. Penerapan sistem peminjaman kelompok (group lending) mewajibkan setiap anggota untuk tahu dan memonitor tujuan pembiayaan satu sama lain. Selain itu, mereka juga bersedia saling bantu saat ada salah satu anggota yang mengalami kesulitan, sistem ini dikenal dengan nama tanggung renteng, “Jadi kalo saya belom panen pepaya dan gak bisa bayar cicilan, nanti ditalangin dulu sama yang lain. Kalo udah panen kadang-kadang saya bayarnya pakai pepaya Neng, ya tergantung kalo ada yang baik mah.” Cerita Atih lebih lanjut. Di kelompok inilah pendekatan gotong royong diterapkan.
Sistem <a href="https://amartha.com/blog/money-quiz/amartha-salurkan-pembiayaan-sampai-100-miliar/">group lending</a> bukan hal yang baru. Sistem ini banyak diadaptasi oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia seperti Mitra Bisnis Keluarga, Koperasi Mitra Dhuafa, dan Pemodalan Nasional Madani. Sistem Peminjaman Kelompok terbukti cocok dan mampu mengakomodir kebutuhan dan budaya finansial masyarakat piramida bawah Indonesia. Budaya sosial yang lekat dengan semangat “mangan ra mangan asal ngumpul” membuat setiap individu mau dan mampu mengawasi individu lain untuk tetap berlaku baik selama tenor peminjaman berjalan. Terbukti bahwa LKM yang mengadaptasi sistem ini rata-rata memiliki default rate yang relatif rendah, bahkan di angka nol persen.
Teknologi kini mampu melengkapi sistem group lending dengan lebih baik, contohnya dengan pengembangan sistem skor kredit untuk calon peminjam. Sistem perbankan konvensional sudah lama menerapkan skor kredit menggunakan analisa rekam finansial dan BI checking. Sistem ini berfungsi maksimal untuk mereka yang sudah memiliki akses ke layanan perbankan, namun tidak bisa diterapkan untuk mereka yang belum pernah memiliki rekening di bank.
Amartha mengembangkan <a href="https://amartha.com/blog/money-quiz/dukung-perkembangan-umkm-indonesia-amartha-pelopori-sistem-skor-kredit-untuk-masyarakat-unbanked/">teknologi skor kredit </a>yang dikombinasikan dengan metode psikometrik, big data, dan machine learning, serta mengembangkan algoritma yang mampu mengukur tingkat kemampuan dan kemauan bayar dari calon peminjam. Sehingga, ketika ada calon peminjam baru yang notabene adalah masyarakat pedesaan tanpa catatan perbankan, Amartha mampu menghasilkan skor kredit unik yang diperoleh dari hasil analisa karakter, demografi peminjam, serta data analisa rata-rata peminjam lain yang sudah pernah menerima pembiayaan di Amartha.
Efeknya, skor kredit yang dihasilkan juga bisa mengukur probabilitas ketepatan waktu pembayaran angsuran setiap calon peminjam. Melalui teknologi skor kredit dengan psikometrik, semua lapisan masyarakat dapat diukur profil resikonya termasuk masyarakat unbanked, sehingga para calon pemodal juga bisa meminjamkan dan dengan lebih bijaksana. Kondisi ini akan menggemburkan tingkat partisipasi ekonomi dari lapisan atas untuk bisa menggerakkan sektor riil -- mendorong terwujudnya keadilan ekonomi, bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Informasi tentang Penulis :
<img class="wp-image-1057 size-medium alignleft" src="https://access.amartha.com:443/uploads/Mba_Ika_300x300_ada6699e0c.png" alt="Mba Ika" width="300" height="300" />Fadilla Tourizqua Zain, professional di bidang pemasaran digital dan manajemen bisnis dengan 6 tahun pengalaman dalam memimpin pengembangan bisnis (growth hacking) untuk berbagai merek global. Wanita yang akrab disapa Ikazain ini adalah alumunus Institut Teknologi Bandung (Bachelor) dan San Francisco Hult International Business School (Master). Sebelumnya Ikazain menjabat sebagai Product Marketing Manager di Microsoft dan Pengajar Pemasaran Digital di Sekolah Bisnis dan Management ITB. Saat ini, Ikazain aktif berkarya sebagai Vice President of Growth di PT. Amartha Mikro Fintek.

Tag: Ekonomi kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan: Definisi, Ciri-Ciri, dan Prinsipnya

Menghidupkan Ekonomi Pancasila di Era Digital