large_3-penyebab-pinjol-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia.png

medium_3-penyebab-pinjol-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia.png

small_3-penyebab-pinjol-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia.png

thumbnail_3-penyebab-pinjol-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia.png

3-penyebab-pinjol-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia.png

Mati satu tumbuh seribu adalah ungkapan yang cocok untuk <a href="https://amartha.com/id_ID/pinjaman/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://amartha.com/id_ID/pinjaman/">pinjaman online (pinjol)</a> ilegal di Indonesia. Baru-baru ini pinjol ilegal kembali berulah dan memakan korban.



Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, menyatakan ada 3 penyebab tumbuh suburnya pinjaman online ilegal di Indonesia. Pertama, dari pelaku. Kedua, dari pengguna. Ketiga, kebiasaan masyarakat.



<h2>Kemudahan Teknologi dan Informasi</h2>



Kemajuan teknologi dan kemudahan mendapat informasi dimanfaatkan oleh pelaku pinjol ilegal untuk membuat aplikasi atau website. "Jadi kenapa ini marak sekali? Karena memang kalau dari sisi pelaku ya ini mudah sekali membuat aplikasi, membuat situs web, atau mengirim SMS dengan kemajuan teknologi saat ini," ujar Tongam seperti dilansir dari <a href="https://finance.detik.com/fintech/d-5672736/pinjol-ilegal-mati-1-tumbuh-1000-apa-sih-penyebabnya?single=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://finance.detik.com/fintech/d-5672736/pinjol-ilegal-mati-1-tumbuh-1000-apa-sih-penyebabnya?single=1">Detik</a>.



Adapun usaha yang dilakukan oleh OJK menggandeng Kementerian Komunikasi dan Indormasi adalah melakukan pembersihan dengan memblokir website-website pinjol setiap hari. Sayangnya, banyak pelaku pinjol yang memiliki server dari website luar negeri sehingga sulit untuk ditindak.



<h2>Rendahnya Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat</h2>



Sementara dari sisi pengguna, Tongam mengungkapkan mengenai tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah.



Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019, indeks literasi keuangan nasional baru mencapai 38.03 persen dan indeks inklusi keuangan di angka 76.19 persen. Artinya, akses pada keuangan masyarakat Indonesia tidak dibarengi dengan literasi seperti fungsi, manfaat, dan kelebihan atau kekurangan suatu akses keuangan.



Baca Juga: <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/pentingnya-milenial-tau-dan-paham-literasi-finansial/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="Pentingnya Milenial Tau dan Paham Literasi Finansial">Pentingnya Milenial Tau dan Paham Literasi Finansial</a>



Masih mengutip dari Detik, Tongam mengutarakan mengenai tawaran pinjol ilegal yang menggiurkan, apalagi bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. "Misal dia dapat SMS atau WA, ada linknya, main diklik saja. Kan bisa jadi masalah, ini yang sedang kami edukasi terus juga literasi soal pinjol," ungkap Tongam.



<h2>Kebiasaan Meminjam Untuk Kebutuhan Konsumtif</h2>



Penyebab lain banyaknya korban dari pinjol ilegal sekaligus penyebab pinjol ilegal makin marak adalah kebiasaan meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif.



Tongam menyampaikan bahwa masyarakat harus <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/do-dont-saat-pinjam-uang-di-pinjol/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/do-dont-saat-pinjam-uang-di-pinjol/">cerdas dalam meminjam uang</a>. Meminjam uang boleh dilakukan asal untuk kebutuhan yang sangat penting dan besaran nilainya tergantung kepada kemampuan dalam membayar pinjaman.



"Di sisi lain juga ada behaviour meminjam yang buruk di tengah masyarakat. Dia meminjam melebihi kemampuan dia, gaji Rp 1 juta pinjaman Rp 5 juta. Ada behaviour buruk yang mesti diperbaiki, yaitu cerdas dalam meminjam. Sulit sekali mengubahnya," papar Tongam.

3 Penyebab Pinjol Ilegal Tumbuh Subur di Indonesia

small_diduga-gelapkan-dana-lenders-ojk-himbau-masyarakat-selektif-pilih-p2p-lending.jpeg

thumbnail_diduga-gelapkan-dana-lenders-ojk-himbau-masyarakat-selektif-pilih-p2p-lending.jpeg

diduga-gelapkan-dana-lenders-ojk-himbau-masyarakat-selektif-pilih-p2p-lending.jpeg

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (<a data-type="post" data-id="10809" href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-ojk-fungsi-dan-tugasnya/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OJK)</a> kembali mengimbau masyarakat untuk selektif dalam memilih perusahaan investasi P2P Lending.



Belum lama ini, perusahaan investasi P2P Lending agrikultur yang diduga belum terdaftar dan diawasi OJK terlibat persoalan mengenai pembayaran dana investasi dari 400 lenders dengan nominal mencapai Rp4 Miliar.



Melansir Tempo, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing mengatakan, "Masyarakat diminta cek legalitasnya terlebih dahulu sebelum investasi”.



<h2>Kronologi Penggelapan Dana Lenders</h2>



Salah seorang Ketua Himpunan Lender menyatakan bahwa perusahaan P2P Lending Agrukultur ini menunjukkan performa baik pada tahun 2018-2019. Pada waktu tersebut ada sekitar 300 pendana yang mulai melakukan investasi di sejumlah proyek.



Setahun kemudian atau pada tahun 2020, seluruh proyek yang berjalan selesai namun dana investasi yang dicairkan bermasalah. Berdasarkan sistem, lender bisa mendapatkan dananya paling lama 14 hari setelah proyek investasi selesai.



Menanggapi hal ini, perusahaan tersebut mengaku masih terdapat outstanding sebesar 21.72 persen yang belum terbayarkan akibat faktor force majeur sehingga sejumlah proyek mengalami kerugian.



<h2>Tips Memilih Perusahaan Investasi P2P Lending</h2>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Inilah_Risiko_Risiko_Investasi_di_P2_P_Lending_1e4833adff.png" alt="" class="wp-image-11076" width="723" height="439"/><figcaption>Sumber Foto: Shutterstock</figcaption></figure>



Untuk meminimalisir kejadian serupa, Tongam mengajak masyarakat untuk selalu mengecek legalitas dari platform apabila ingin melakukan investasi atau penyimpanan uang pada suatu entitas atau perusahaan agar tidak tertipu.



Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendana sebelum melakukan pendanaan atau investasi di suatu perusahaan investasi:



<ol><li>Pilih <a href="https://amartha.com/id_ID/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://amartha.com/id_ID/">perusahaan investasi</a> yang sudah terdaftar, diawasi, dan memiliki izin usaha dari OJK</li><li>Mengecek profil tim manajemen perusahaan</li><li>Memiliki alur layanan konsumen yang jelas</li><li>Memiliki alamat kantor yang jelas</li><li>Pilih perusahaan yang memiliki rekam jejak baik dan berpengalaman</li><li>Pilih perusahaan yang menawarkan keuntungan masuk akal</li></ol>

Diduga Gelapkan Dana Lenders, OJK Himbau Masyarakat Selektif Pilih P2P Lending

large_beda-pinjol-legal-dan-ilegal.jpeg

medium_beda-pinjol-legal-dan-ilegal.jpeg

small_beda-pinjol-legal-dan-ilegal.jpeg

thumbnail_beda-pinjol-legal-dan-ilegal.jpeg

beda-pinjol-legal-dan-ilegal.jpeg

Kasus penipuan akibat pinjaman online (pinjol) terus bertambah. Jangan sampai kamu menjadi salah satu korbannya. Maka dari itu penting untuk kamu kenali beda pinjol legal dan ilegal.



Kehadiran pinjol sendiri seperti pedang bermata dua, bermanfaat sekaligus merugikan untuk banyak orang. Untuk meminimalisir kerugian seperti penipuan dan tindak kekerasan lainnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat tipu daya pinjol ilegal.



Melansir AFPI, berikut ini beda <a data-type="URL" data-id="https://amartha.com/id_ID/" href="https://amartha.com/id_ID/">pinjol legal</a> dan pinjol ilegal yang perlu dipahami oleh masyarakat:



<h2>1. Pengawasan</h2>



Fintech pendanaan legal umumnya terdaftar/berizin dan diawasi oleh <a data-type="post" data-id="10809" rel="noreferrer noopener" href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-ojk-fungsi-dan-tugasnya/" target="_blank">Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</a> sehingga dalam operasionalnya memperhatikan keamanan konsumen. Sementara pinjol ilegal bergerak bebas tanpa pengawasan dari regulator sehingga mereka membuat aturan yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri.



<a data-type="post" data-id="12396" href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/per-juni-2021-ada-125-fintech-legal-yang-diawasi-ojk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Per Juni 2021 Ada 125 Fintech Legal Yang Diawasi OJK</a>



<h2>2. Besaran Bunga</h2>



Fintech pendanaan legal yang sudah terdaftar/berizin atau diawasi OJK pasti mematuhi peraturan yang telah dibuat, termasuk mengenai bunga atau bagi hasil. 



Adapun, bunga yang telah ditetapkan oleh OJK adalah tidak boleh melampaui 0.8% per hari dan penagihan yang diberi jangka 90 hari maksimal (lebih dari itu, maka penagihan akan dilanjutkan oleh pihak ke-3).



Sementara pinjol ilegal membebankan bunga dan waktu tempo yang bebas. Saat ditawarkan, mereka akan menyatakan jatuh tempo satu bulan namun dalam satu atau dua minggu mereka mulai menagih dengan cara yang tidak sopan dan manusiawi.



<h2>3. Pengurus Operasional Berkompeten</h2>



Para pengurus platform fintech pendanaan legal adalah orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dibidangnya. Mereka juga telah lulus uji fit dan proper test yang diselenggarakan OJK.



Sementara untuk pinjol ilegal umumnya dikelola oleh orang yang kurang atau tidak berpengalaman dan kompeten dibidangnya.



<h2>4. Sertifikasi Petugas Penagih</h2>



Hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah bahwa agen penagih dari fintech pendanaan legal adalah orang-orang yang bersertifikasi sehingga dapat mengantisipasi atas pelanggaran dalam proses penagihan.



<a data-type="post" data-id="11417" href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/tips-cerdas-hadapi-debt-collector-pinjaman-online/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tips Cerdas Hadapi Debt Collector Pinjaman Online</a>



Di pinjol ilegal dan yang sering kita temui, agen penagih tidak memiliki sertifikasi. Selain itu, mereka kerap menagih dengan kekerasan verbal atau fisik, menyebarkan data pribadi, hingga mempermalukan peminjam.



<h2>5. Lokasi Kantor</h2>



Kecanggihan teknologi memudahkan kita dalam melacak suatu tempat, termasuk perusahaan pinjaman online. Bagi fintech pendanaan legal umumnya memiliki alamat jelas dan kantornya dapat diakses melalui internet. Sementara pinjol ilegal umumnya tidak memiliki kantor atau alamat jelas sehingga sulit untuk diketahui keberadaannya.



<h2>6. Syarat Peminjaman</h2>



Meskipun sama-sama dapat diakses dengan cepat, ada perbedaan penting dalam mengajukan pinjaman di <a data-type="URL" data-id="https://amartha.com/id_ID/" href="https://amartha.com/id_ID/">pinjol legal</a> dan ilegal. Fintech pendanaan legal umumnya ada sejumlah syarat yang memerlukan dokumen penting sebagai credit scoring. Sementara pinjol ilegal cukup dengan identitas diri tanpa perlu memperhatikan histori kredit.



<h2>7. Cara Menanggapi Pengaduan Konsumen</h2>



Fintech pendanaan legal menyediakan sarana dan channel khusus pengaduan konsumen. Selanjutnya pengaduan tersebut wajib ditindaklanjuti berdasarkan SOP yang telah dibuat. Sementara pinjol ilegal umumnya menghindar dan memberikan respon yang tidak baik kepada konsumen.



<h2>8. Tergabung dalam AFPI</h2>



Seluruh fintech pendanaan legal yang telah terdaftar/berizin dan diawasi OJK pasti tergabung dan menjadi anggota AFPI. Daftar anggota AFPI dapat diakses <a data-type="URL" data-id="https://www.afpi.or.id/members" href="https://www.afpi.or.id/members" target="_blank" rel="noreferrer noopener">di sini</a>. Sementara pinjol ilegal tidak masuk ke dalam daftar AFPI dan OJK.



Nah itulah tadi perbedaan antara<a data-type="URL" data-id="https://amartha.com/id_ID/" href="https://amartha.com/id_ID/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> pinjol legal</a> dan pinjol ilegal yang perlu kamu ketahui. Sebarkan informasi ini kepada keluarga, teman, atau rekan kamu supaya tidak ada lagi korban dari pinjol ilegal, ya! Semoga bermanfaat.

Jangan Sampai Kena Tipu, Kenali Beda Pinjol Legal dan Ilegal!

small_per-juni-2021-ada-125-fintech-legal-yang-diawasi-ojk.jpeg

thumbnail_per-juni-2021-ada-125-fintech-legal-yang-diawasi-ojk.jpeg

per-juni-2021-ada-125-fintech-legal-yang-diawasi-ojk.jpeg

Maraknya kasus kejahatan akibat pinjaman online (pinjol) ilegal, membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja ekstra untuk mengawasi para pelaku usaha fintech,



Berdasarkan rilis terbaru, OJK mencatat hingga 10 Juni 2021, ada 125 penyelenggara fintech <a href="https://amartha.com/id_ID/" data-type="URL" data-id="https://amartha.com/id_ID/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">peer to peer lending</a> atau fintech lending yang terdaftar dan berizin. 



Angka di atas secara jumlah mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Masih mengutip rilis OJK, ada penambahan 8 perusahaan baru dan 6 pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending.



Adapun mengenai pembatalan disebabkan belum menyampaikan pemenuhan persyaratan perizinan sehingga penyelenggara tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional.&nbsp;



Daftar fintech atau pinjaman online legal yang memiliki izin usaha OJK:



1. Danamas&nbsp;



2. investree&nbsp;



3. <a href="https://amartha.com/id_ID/" data-type="URL" data-id="https://amartha.com/id_ID/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">amartha</a> 



4. DOMPET Kilat&nbsp;



5. KIMO&nbsp;



6. TOKO MODAL&nbsp;



7. UANGTEMAN&nbsp;



8. modalku&nbsp;



9. KTA KILAT&nbsp;



10. Kredit Pintar&nbsp;



11. Maucash&nbsp;



12. Finmas&nbsp;



13. KlikACC&nbsp;



14. Akseleran&nbsp;



15. Ammana.id&nbsp;



16. PinjamanGO&nbsp;



17. KoinP2P&nbsp;



18. pohondana&nbsp;



19. MEKAR&nbsp;



20. AdaKami&nbsp;



21. ESTA KAPITAL FINTEK&nbsp;



22. KREDITPRO&nbsp;



23. FINTAG&nbsp;



24. RUPIAH CEPAT&nbsp;



25. CROWDO&nbsp;



26. Indodana&nbsp;



27. JULO



28. Pinjamwinwin&nbsp;



29. DanaRupiah&nbsp;



30. Taralite&nbsp;



31. Pinjam Modal&nbsp;



32. ALAMI&nbsp;



33. AwanTunai&nbsp;



34. Danakini&nbsp;



35. Singa&nbsp;



36. DANAMERDEKA&nbsp;



37. EASYCASH&nbsp;



38. PINJAM YUK&nbsp;



39. FinPlus&nbsp;



40. UangMe&nbsp;



41. PinjamDuit&nbsp;



42. DANA SYARIAH&nbsp;



43. BATUMBU&nbsp;



44. Cashcepat&nbsp;



45. klikUMKM&nbsp;



46. Pinjam Gampang&nbsp;



47. cicil&nbsp;



48. lumbungdana&nbsp;



49. 360 KREDI&nbsp;



50. Dhanapala



51. Kredinesia&nbsp;



52. Pintek&nbsp;



53. ModalRakyat&nbsp;



54. SOLUSIKU&nbsp;



55. Cairin&nbsp;



56. TrustIQ&nbsp;



57. KLIK KAMI&nbsp;



58. Duha SYARIAH&nbsp;



59. Invoila&nbsp;



60. Sanders One Stop Solution&nbsp;



61. DanaBagus&nbsp;



62. KREDITO&nbsp;



63. Modal Nasional&nbsp;



64. Komunal&nbsp;



65. Restock.ID&nbsp;



Daftar fintech lending atau pinjaman online legal yang terdaftar OJK:



66. TunaiKita&nbsp;



67. iGrow&nbsp;



68. Cashwagon&nbsp;



69. GRADANA&nbsp;



70. Findaya&nbsp;



71. AKTIVAKU&nbsp;



72. KrediFazz&nbsp;



73. iTernak&nbsp;



74. CROWDE&nbsp;



75. TaniFund&nbsp;



76. danaIN&nbsp;



77. Indofund.id&nbsp;



78. AVANTEE&nbsp;



79. danabijak&nbsp;



80. KawanCicil&nbsp;



81. KREDITCEPAT&nbsp;



82. Danacita&nbsp;



83. Danai.id&nbsp;



84. DANAMART&nbsp;



85. samakita&nbsp;



86. vestia&nbsp;



87. Asetku&nbsp;



88. danafix&nbsp;



89. LAHANSIKAM&nbsp;



90. ShopeePayLater&nbsp;



91. UKU&nbsp;



92. gandengtangan&nbsp;



93. JEMBATANEMAS&nbsp;



94. asakita&nbsp;



95. qazwa&nbsp;



96. One Hope&nbsp;



97. Adapundi&nbsp;



98. Tree+&nbsp;



99. edufund&nbsp;



100. FinanKu&nbsp;



101. UATAS&nbsp;



102. dumi&nbsp;



103. Pundiku&nbsp;



104. TEMAN PRIMA&nbsp;



105. OK!P2P&nbsp;



106. DoeKu&nbsp;



107. BANTUSAKU&nbsp;



108. KlikCair&nbsp;



109. AdaModal&nbsp;



110. kontanku&nbsp;



111. ikimodal&nbsp;



112. ETHIS&nbsp;



113. KAPITALBOOST&nbsp;



114. PAPITUPI&nbsp;



115. Finteck Syariah&nbsp;



116. Samir&nbsp;



117. Optima&nbsp;



118. BBX FINTECH&nbsp;



119. Ringan&nbsp;



120. Saku Ceria&nbsp;



121. indosaku&nbsp;



122. SolusiKita&nbsp;



123. IVOJI&nbsp;



124. pinjamindo&nbsp;



125. KOTAK KOIN

Per Juni 2021 Ada 125 Fintech Legal Yang Diawasi OJK

large_hal-yang-harus-kamu-lakukan-kalau-dapat-sms-tawaran-pinjaman.jpeg

medium_hal-yang-harus-kamu-lakukan-kalau-dapat-sms-tawaran-pinjaman.jpeg

small_hal-yang-harus-kamu-lakukan-kalau-dapat-sms-tawaran-pinjaman.jpeg

thumbnail_hal-yang-harus-kamu-lakukan-kalau-dapat-sms-tawaran-pinjaman.jpeg

hal-yang-harus-kamu-lakukan-kalau-dapat-sms-tawaran-pinjaman.jpeg

Pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal makin gencar menjalankan aksinya untuk menipu masyarakat. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menawarkan pinjaman bunga rendah dan proses yang cepat melalui pesan singkat atau SMS.



Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengungkapkan bahwa tawaran SMS semacam itu adalah modus yang digunakan oleh pinjaman online ilegal.



"Masyarakat perlu paham, semua penawaran pinjaman melalui SMS yang tidak kita kenal kontaknya adalah ilegal. Sektor jasa keuangan dilarang melakukan pemasaran produk melalui SMS tanpa persetujuan konsumen," ujarnya, dilansir dari Detik.



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/per-mei-2021-ojk-catat-ada-138-pinjol-resmi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Per Mei 2021, OJK Catat Ada 138 Pinjol Resmi</a>



Tongam menyebutkan modus pengiriman SMS ini terlihat sangat menggiurkan. Calon korban disebut bisa mendapatkan fasilitas pinjaman hingga ratusan juta tanpa agunan hanya dengan menekan link yang tercantum.



Lebih lanjut katanya, meminjam di pinjol ilegal sangat membahayakan dari berbagai aspek seperti bunga yang sangat tinggi, biaya administrasi yang besar hingga denda yang besar.



"Bunga yang mereka bilang 5% itu bukan per bulan, bisa per hari. Itu sangat menjebak. Jadi jangan pernah mengklik link atau menghubungi kontak yang ada di situ,"



Dalam hal penagihan, pinjol ilegal kerapkali mengancam korban dengan mengakses seluruh kontak dan melakukan teror ke nomor korban dan nomor di kontak korban.



Tongam menjelaskan dalam hal ini regulator alias <a rel="noreferrer noopener" href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-ojk-fungsi-dan-tugasnya/" data-type="post" data-id="10809" target="_blank">Otoritas Jasa Keuangan</a> (OJK) sudah memiliki aturan terkait perlindungan konsumen di mana pelaku jasa keuangan dilarang menawarkan produk atau layanan keuangan kepada publik melalui email, SMS atau voice mail tanpa persetujuan konsumen.



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/do-dont-saat-pinjam-uang-di-pinjol/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Do &amp; Don’t Saat Pinjam Uang di Pinjol</a>



"Masyarakat perlu paham, semua penawaran pinjaman melalui SMS yang tidak kita kenal kontaknya adalah ilegal. Sektor jasa keuangan dilarang melakukan pemasaran produk melalui SMS tanpa persetujuan konsumen," kata dia.



Tutupnya, jika ada SMS penawaran bisa langsung hapus dan blokir nomor tersebut.

Hal Yang Harus Kamu Lakukan Kalau Dapat SMS Tawaran Pinjaman Online

small_kata-ojk-tentang-crowdfunding.jpeg

thumbnail_kata-ojk-tentang-crowdfunding.jpeg

kata-ojk-tentang-crowdfunding.jpeg

Skema patungan atau dikenal dengan Crowdfunding hingga saat ini masih menjadi alternatif pendanaan yang diminati banyak orang. Dinamika ini yang mendorong <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-ojk-fungsi-dan-tugasnya/" data-type="post" data-id="10809" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</a> untuk terus menyempurnakan peraturan terkait hal tersebut.



Awal tahun ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020. Aturan ini berisikan mengenai Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasi Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding). Adanya aturan ini akan menggantikan POJK 37/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).



<a href="https://amartha.com/blog/sama-sama-crowdfunding-ini-beda-equity-dan-security-crowdfunding/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sama-Sama Crowdfunding, Ini Beda Equity dan Security Crowdfunding!</a>



Dalam sebuah wawancara, Ona Retnesti Swaminingrum selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK mengatakan, peraturan anyar ini hadir sebagai alternatif sumber pendanaan bagi pelaku usaha pemula (start-up company) dan <a href="https://amartha.com/blog/usaha-mikro-ukm/tips-bisnis/tantangan-yang-sering-dialami-umkm/" data-type="post" data-id="8499" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Usaha Kecil dan Menengah (UKM)</a> unbankable untuk mengembangkan usaha. Selain dalam bentuk efek bersifat ekuitas, dalam POJK 57/POJK.04/2020 ini juga mencakup efek bersifat utang atau sukuk.



"Karena untuk saat ini, kami rasakan dalam POJK 37 terkait Equity Crowdfunding belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Usaha Kecil Menengah atau UKM. Sebab, penerbit hanya untuk Perseroan Terbatas (PT)," jelasnya waktu itu.



Pasalnya, kata Ona, hingga sekarang ini masih banyak start-up company maupun UKM yang belum berbadan hukum, sehingga belum berstatus PT. Karena itu, penting bagi regulator agar menyempurnakan konsep pengaturan Layanan Urun Dana sebagaimana diatur dalam POJK 57 tersebut.



"Jadi, POJK 57 baru ini mengatur mengenai kesempatan untuk UKM atau pelaku usaha pemula (start-up) untuk memperoleh pendanaan untuk mengembangkan usaha. Kalau dulu untuk PT saja. Tapi sekarang bisa bentuk lain Seperti, CV, Koperasi dan seterusnya," ujarnya.



Ia melanjutkan, respons positif pasar juga terlihat dari jumlah penyelenggara yang mendaftarkan diri ke OJK. Data dari OJK hingga tanggal 31 Desember 2020 kemarin  menyebutkan, sebanyak 16 calon penyelenggara telah mengajukan perizinan Equity Crowdfunding di OJK. Sementara itu, sebanyak tiga calon penyelenggara tengah mengikuti proses perizinan Securities Crowdfunding (SCF). Ia memperkirakan jumlah tersebut dapat bertambah seiring dengan minat pasar yang tinggi.



<a href="https://amartha.com/blog/usaha-mikro-ukm/tips-bisnis/6-cara-mendapatkan-modal-usaha-untuk-menjalankan-bisnis/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">6 Cara Mendapatkan Modal Usaha untuk Menjalankan Bisnis</a>



“Kami harapkan semakin banyak yang dapat terlibat dalam SCF, karena tujuannya adalah untuk membantu sektor-sektor usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal,” tutupnya.



Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK yaitu Wimboh Santoso mengatakan otoritas bursa terus mempercepat upaya memasyarakatkan pasar modal, baik bagi pengusaha muda dan UKM untuk menggalang dana dari pasar modal maupun bagi calon investor agar dapat mulai berinvestasi di pasar modal.



Menurutnya, kehadiran SCF memberikan <a href="https://amartha.com/id_ID/pinjaman/" data-type="URL" data-id="https://amartha.com/id_ID/pinjaman/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternatif sumber pendanaan</a> yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya, khususnya UKM mitra pemerintah.

Jadi Alternatif Investasi, Begini Kata OJK tentang Crowdfunding

small_per-mei-2021-ojk-catat-ada-138-pinjol-resmi.jpeg

thumbnail_per-mei-2021-ojk-catat-ada-138-pinjol-resmi.jpeg

per-mei-2021-ojk-catat-ada-138-pinjol-resmi.jpeg

Salah satu upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia adalah dengan mengetahui lembaga keuangan yang resmi.



Hingga 4 Mei 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 138 lembaga pinjaman online (pinjol) yang sudah terdaftar dan berizin usaha OJK dengan rincian 57 penyelenggara berizin dan 81 penyelenggara terdaftar.



Angka ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang mencapai 146 perusahaan. Penurunan disebabkan adanya 8 pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending karena penyelenggara mengembalikan tanda daftar.



Dalam keterangan resminya, OJK kembali mengimbau dan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending atau pinjol yang sudah terdaftar dan atau berizin OJK.



Masyarakat dapat menghubungi kontak OJK di nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang diterima.



Berikut ini daftar pinjol terdaftar dan berizin dari OJK:



<h2>Pinjol Berizin OJK</h2>



1. Danamas 2. investree 3. amartha 4. DOMPET Kilat 5. KIMO 6. TOKO MODAL 7. UANGTEMAN 8. modalku 9. KTA KILAT 10. Kredit Pintar 11. Maucash 12. Finmas 13. KlikACC 14. Akseleran 15. Ammana.id 16. PinjamanGO 17. KoinP2P 18. pohondana 19. MEKAR 20. AdaKami 21. ESTA KAPITAL FINTEK 22. KREDITPRO 23. FINTAG 24. RUPIAH CEPAT 25. CROWDO 26. Indodana 27. JULO 28. Pinjamanwinwin 29. Danarupiah 30. Taralite 31. Pinjam Modal 32. ALAMI 33. AwanTunai 34. Danakini 35. Singa 36. DANAMerdeka 37. EASYCASH 38. PINJAM YUK 39. FinPlus 40. UangME 41. PinjamDuit 42. DANA SYARIAH 43. BATUMBU 44. Cashcepat 45. KlikUMKM 46. Pinjam Gantung 47. cicil 48. lumbungdana 49. 360 KREDI 50. Dhanapala 51. Kredinesia 52. Pintek 53. ModalRakyat 54. SOLUSIKU 55. Cairin 56. TrustIQ 57. KLIK KAMI



<h2>Pinjol Terdaftar OJK</h2>



<ol><li>Invoila</li><li>TunaiKita</li><li>iGrow</li><li>Cashwagon</li><li>GRADANA</li><li>Findaya</li><li>AKTIVAKU</li><li>KrediFazz</li><li>iTernak</li><li>Kredito</li><li>CROWDE</li><li>TaniFund</li><li>danaIN</li><li>Indofund.id</li><li>AVANTEE</li><li>danabijak</li><li>KawanCicil</li><li>Sanders One Stop Solution</li><li>KREDITCEPAT</li><li>Danacita</li><li>Danadidik</li><li>Danai.id</li><li>DANAMART</li><li>samakita</li><li>vestia</li><li>MODALUSAHA.ID</li><li>Asetku</li><li>danafix</li><li>LAHANSIKAM</li><li>Modal Nasional</li><li>DanaBagus</li><li>ShopeePayLetter</li><li>UKU</li><li>PASARPINJAM</li><li>gandengtangan</li><li>modal antara</li><li>Komunal</li><li>ProsperiTree</li><li>EMPATKALI</li><li>JEMBATANEMAS</li><li>kredible</li><li>asakita</li><li>Duha SYARIAH</li><li>qazwa</li><li>One Hope</li><li>Restock.ID</li><li>Pinjam Disini</li><li>Adapundi</li><li>Tree+</li><li>edufund</li><li>FinanKu</li><li>UATAS</li><li>dumi</li><li>goena</li><li>Pundiku</li><li>TEMAN PRIMA</li><li>OK!P2P</li><li>DoeKu</li><li>BANTUSAKU</li><li>KlikCair</li><li>daModal</li><li>kontanku</li><li>ikimodal</li><li>ETHIS</li><li>KAPITALBOOST</li><li>PAPITUPI Syariah</li><li>Finteck Syariah</li><li>Samir</li><li>Mikro Kapital Indonesia</li><li>Optima</li><li>BBX FINTECH</li><li>CANKUL</li><li>PiNBee</li><li>kfund</li><li>Ringan</li><li>Saku Ceria</li><li>indosaku</li><li>SolusiKita</li><li>IVOJI</li><li>pinjamindo</li><li>KOTAKKOIN</li></ol>



===



Selain itu, Amartha dinilai sebagai perusahaan yang berorientasi pada standar SMART Campaign dan memenuhi standar Environmental and Social (E&amp;S) risk dari International Finance Corporation (IFC) Bank Dunia.

Per Mei 2021, OJK Catat Ada 138 Pinjol Resmi

small_sedang-populer-ini-kata-ojk-tentang-investasi-aset-kripto.jpeg

thumbnail_sedang-populer-ini-kata-ojk-tentang-investasi-aset-kripto.jpeg

sedang-populer-ini-kata-ojk-tentang-investasi-aset-kripto.jpeg

Investasi aset kripto atau <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mulai-populer-di-masyarakat-inilah-kelebihan-dan-kekurangan-dari-cryptocurrency/" data-type="post" data-id="10337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cryptocurrency</a> sekarang ini menjadi daya tarik masyarakat untuk berinvestasi. Pasalnya, berbagai aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin terus melejit harganya belakangan.



Meski begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru mengeluarkan peringatan kepada investor terkait dengan maraknya investasi di aset kripto (cryptocurrency). Masyarakat diminta lebih hati-hati ketika memilih aset kripto, karena underlying ekonominya tidak jelas.



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mulai-populer-di-masyarakat-inilah-kelebihan-dan-kekurangan-dari-cryptocurrency/" data-type="post" data-id="10337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mulai Populer di Masyarakat, Inilah Kelebihan dan Kekurangan dari Cryptocurrency</a>



Peringatan ini dikeluarkan oleh OJK melalui akun sosial media Instagram yang dipublikasikan pada hari Selasa (11/05/2021). Dalam post Instagram tersebut, OJK memberikan penjelasan terkait keberadaan aset kripto sebagai alat pembayaran.



OJK menyebutkan, aset kripto atau cryptocurrency merupakan jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. OJK juga diketahui telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.



OJK menambahkan, aset kripto termasuk komoditas yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Karena itu, masyarakat harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.



"OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto ya, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan @bappebti @kemendag," tulis OJK dalam postingan tersebut.



<a href="https://amartha.com/blog/work-smart/11-catatan-soal-kripto-dari-mui-halal-atau-haram-nih/" data-type="post" data-id="11926" target="_blank" rel="noreferrer noopener">11 Catatan Soal Kripto Dari MUI. Halal atau Haram Nih?</a>



Sebagai informasi, aset Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Nama tersebut berasal dari gabungan dua kata, yaitu “cryptography” yang mempunyai arti kode rahasia, dan “currency” yang berarti mata uang.



Di Indonesia sendiri, regulasi jual beli aset Cryptocurrency sudah diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hal ini guna memastikan bahwa aset Cryptocurrency yang kian berkembang ini telah diakui secara legal dan dapat diperjualbelikan melalui beberapa media exchange yang telah terdaftar secara resmi.



Sekarang ini ada 13 perusahaan atau entitas yang telah mendapatkan tanda daftar dari Bappebti sebagai pedagang aset kripto, Perusahaan tersebut adalah PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto), PT Upbit Exchange Indonesia (Upbit), PT Tiga Inti Utama (Triv), PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax), PT Pintu Kemana Saja (Pintu), PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex), PT Bursa Cripto Prima, PT Luno Indonesia Ltd (Luno), PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Rekeningku), PT Indonesia Digital Exchange (Digital Exchange), PT Cipta Koin Digital (Koinku), PT Trinity Investama Berkat (Bitocto), dan PT Plutonext Digital Aset.



Sebagai informasi, diketahui sudah terdapat ribuan jenis cryptocurrency. Dari ribuan jenis itu, Bappebti sudah mengeluarkan 226 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia.



Sementara itu, jika merujuk kepada peraturan Bappebti No 5/2019, crypto asset yang selanjutnya disebut aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Sedang Populer, Ini Kata OJK Tentang Investasi Aset Kripto

small_4c-code-of-conduct-fintech-menurut-ojk.jpeg

thumbnail_4c-code-of-conduct-fintech-menurut-ojk.jpeg

4c-code-of-conduct-fintech-menurut-ojk.jpeg

Code of conduct atau kode etik bagi penyelenggara fintech Innovative Credit Scoring (Fintech ICS) akhirnya diluncurkan pada Pekan Fintech Nasional belum lama ini. 



Kode etik itu diharapkan bisa mendorong penyelenggara lebih bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan konsumen, turut berkontribusi dalam inklusi keuangan di Indonesia.



Kepala Group Inovasi Keuangan Digital, <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-ojk-fungsi-dan-tugasnya/" data-type="post" data-id="10809">Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</a>, Triyono Gani mengatakan Code of Conduct sangat dibutuhkan khususnya dalam mengatur Fintech mengingat OJK memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengawasi Fintech yakni pendekatan market conduct based. 



Dalam mengembangkan industri Innovative Credit Scoring sekaligus melengkapi Code of Conduct yang telah dibuat, OJK mengusung prinsip 4C (Compliance, Consent, Control, &amp; Competence).



Ia menjelaskan, Compliance memiliki arti komitmen industri terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dan tentunya masih sangat berkembang ke depan. Sedangkan konsep Consent terbaik dari setiap nasabah dibutuhkan sehingga mampu meminimalisasi potensi paparan risiko hukum bagi penyelenggara.



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-afpi-komunitasnya-fintech-indonesia/" data-type="post" data-id="10908">Mengenal AFPI, Komunitasnya Fintech-Fintech Indonesia</a>



"Untuk meminimalisasi tuntutan ke depan, jangan sampai ada (nasabah) yang merasa data pribadinya diambil secara ilegal," ujarnya.



Sementara itu, Control yang ia maksud adalah kontrol dari regulator maupun Asosiasi atas Code of Conduct yang telah dibuat. Terakhir, yaitu Competence atau kompetensi dari sisi algoritma dan SDM.



Sementara itu, Ketua Eksekutif Akses Pasar Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) JP Ellis mengungkapkan, keberadaan kode etik fintech Innovative Credit Scoring merupakan inisiatif dan komitmen industri dalam menerapkan standar praktik bisnis yang bertanggung jawab. Terutama demi mendorong pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta inklusif.



"Dengan visi dan semangat inovasi yang bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan sektor keuangan digital yang stabil, kontributif, inklusif, dan berkelanjutan, maka AFTECH mengambil inisiatif dan berkomitmen dalam mengembangkan kode etik industri untuk penyelenggara fintech Innovative Credit Scoring," terangnya.



Sebagai informasi, pedoman perilaku (code of conduct) mengatur tanggung jawab <a href="https://amartha.com/id_ID/" data-type="URL" data-id="https://amartha.com/id_ID/">perusahaan fintech</a> dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Bagi IKD kluster credit scoring, code of conduct mengatur tanggung jawab penyelenggara fintech Innovative Credit Scoring dalam memberikan layanan skoring secara tepat dan bertanggungjawab kepada konsumen dan seluruh stakeholder terkait.



Dimensi utama dari peraturan ini adalah inovasi keuangan yang bertanggung jawab, penerapan sistem keamanan yang kuat dan tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap perlindungan pelanggan dan anti pencucian uang/pemberantasan keuangan dari peraturan terorisme.



<a href="https://amartha.com/blog/tech/business/tak-hanya-p2p-ini-jenis-jenis-fintech-yang-wajib-kamu-tahu/" data-type="post" data-id="4763">Gak Hanya P2P Lending, Ini Jenis Fintech Yang Perlu Kamu Tahu!</a>



Saat ini terdapat enam belas klaster <a href="https://amartha.com/id_ID/" data-type="URL" data-id="https://amartha.com/id_ID/">perusahaan fintech</a> di semester kedua tahun 2020. Dari klaster-klaster tersebut, Aggregator, Innovative Credit Scoring dan Financial Planner memiliki jumlah pemain tertinggi yang tercatat di bawah proses Regulatory Sandbox.



Perlu kamu tahu, model fintech Innovative Credit Scoring merupakan salah satu inovasi layanan keuangan digital yang berperan penting dalam perkembangan ekosistem fintech. Layanan Innovative Credit Scoring diharapkan dapat mendorong peningkatan akses terhadap pendanaan terutama bagi konsumen yang belum memiliki rekening bank melalui pelayanan credit scoring dengan memanfaatkan akses data alternatif.



Pemanfaatan inovasi teknologi oleh penyelenggara fintech Innovative Credit Scoring dalam rangka memberikan layanan scoring yang tepat dan mendukung peningkatan inklusi keuangan tentunya dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah melalui Kode Etik Penyelenggara (Code of Conduct) Innovative Credit Scoring.

4C: Code of Conduct Fintech Menurut OJK

small_ojk-resmi-nyatakan-snack-video-sebagai-aplikasi-ilegal.jpeg

thumbnail_ojk-resmi-nyatakan-snack-video-sebagai-aplikasi-ilegal.jpeg

ojk-resmi-nyatakan-snack-video-sebagai-aplikasi-ilegal.jpeg

Aplikasi Snack Video oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan ilegal. Snack Video merupakan aplikasi yang menawarkan keuntungan berupa uang kepada penggunanya dengan skema menonton video dan mengajak teman.



“Snack Video telah dibahas dalam rapat SWI tanggal 18 Februari 2021 dan dinyatakan ilegal karena tidak ada izin dan diduga merupakan money game (permainan uang),” ujar Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Mohammad Fredly Nasution.&nbsp;



Sebelumnya, <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/tiktok-cash/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tiktok Cash</a> dan Vtube juga dinyatakan ilegal oleh OJK. Bersama Snack Video, ketiganya menawarkan mendapat uang hanya dengan menonton video, mengajak teman, atau menyelesaikan tugas. 



<h2>Mengenal Aplikasi Snack Video</h2>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/aplikasi_penghasil_uang_e5d5c8f815.jpg" alt="" class="wp-image-18715" width="690" height="462"/><figcaption>Sumber Foto: Pexels</figcaption></figure>



Aplikasi Snack Video merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh Joyo Technology Pte. Ltd yang bermarkas di Singapura. Berdasarkan situs resminya, Snack Video mendefinisikan dirinya sebagai aplikasi video pendek untuk generasi milenial di seluruh dunia.&nbsp;



Mengeluarkan program baru, Snack Video memasarkan dirinya secara agresif di platform Youtube. Adapun program yang diluncurkan memiliki kesamaan dengan Tiktok Cash, yaitu pengguna wajib melakukan tugas di aplikasi.



Tugas tersebut adalah, login, like &amp; follow, mengajak orang lain dan menonton video. Setelah menyelesaikan tugas, pengguna akan diberikan koin yang mana koin itu bisa ditukar ke mata uang rupiah dan dikirimkan melalui dompet digital seperti OVO dan GoPay.



<pre class="wp-block-preformatted"><a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/ojk-tetapkan-vtube-sebagai-entitas-investasi-bodong/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Baca Juga: OJK Tetapkan Vtube Sebagai Entitas Investasi Bodong</a></pre>



Melansir Detik Finance, setiap pengguna baru yang mendaftar menggunakan kode referal dari orang lain akan mendapatkan uang sebesar Rp36.000 per akun. Uang tersebut dicairkan secara bertahap. Di hari pertama, pengguna baru bisa mendapat Rp9.000 dari setiap akun yang diajak di hari itu.



Dalam hal menonton video, pengguna yang menonton selama 3 hari berturut-turut dengan durasi minimal 15 menit per hari akan mendapat tambahan Rp19.000 per akun. Untuk tugas membuka aplikasi akan mendapatkan Rp8.000 per akun dan lain sebagainya.



Yang membedakan Snack Video dengan aplikasi ilegal lainnya adalah bahwa Snack Video terdaftar di toko aplikasi resmi seperti Google Play Store dan App Store.&nbsp;



<h2>Jangan Tergiur, Cek Dulu Legalitasnya!</h2>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/ojk_image_65b758f090.png" alt="" class="wp-image-18655" width="692" height="390"/><figcaption>Sumber Foto: CNN Indonesia</figcaption></figure>



Fredly Nasution kembali menghimbau masyarakat agar tidak melakukan investasi pada entitas yang diduga ilegal. Ia menyarankan untuk memahami dan memastikan pihak yang menawarkan investasi itu memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.&nbsp;



Selanjutnya, pastikan pihak yang menawarkan <a href="https://amartha.com/id_ID/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://amartha.com/id_ID/">produk investasi</a> memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Tambahnya, memastikan ada pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Terakhir, menggunakan akal sehat atas kewajaran keuntungan atas produk yang ditawarkan. “Jikalau sudah tidak wajar, maka kembali pastikan legalitas. Secara sederhana dapat diringkas dengan 2L, yaitu Legal dan Logis,” ujarnya.&nbsp;

OJK Resmi Nyatakan Snack Video Sebagai Aplikasi Ilegal

medium_6-tantangan-industri-keuangan-syariah-menurut-ojk.jpeg

small_6-tantangan-industri-keuangan-syariah-menurut-ojk.jpeg

thumbnail_6-tantangan-industri-keuangan-syariah-menurut-ojk.jpeg

6-tantangan-industri-keuangan-syariah-menurut-ojk.jpeg

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan ada enam tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.



Tantangan tersebut disebabkan masih adanya ruang tumbuh yang besar untuk ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. 



Hal ini didorong pula dengan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan umat Islam terbesar di dunia. 



Di tahun 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi syariah mencapai 5,72%. Begitupun dengan industri halal yang di tahun 2020 nilai perdagangannya mencapai US$ 3 Miliar beriringan dengan tren yang meningkat.



Lalu, apa saja tantangan industri keuangan syariah tersebut?



<ol><li>Market Share Masih Relatif Kecil</li></ol>



Dari sisi pangsa pasar atau market share di industri jasa keuangan syariah masih relatif kecil, yaitu sebesar 9.90% dari aset industri keuangan nasional.



2. Modal yang Terbatas



Per Desember 2020, baru ada 6 bank syariah yang memiliki modal inti di bawah Rp 2 Triliun dari total 14 bank umum syariah. 



3. Literasi Keuangan Syariah Masih Sangat Rendah



Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia dinilai Wimboh masih sangat rendah, yaitu baru 8,93%, jauh tertinggal dibandingkan indeks nasional yang sudah mencapai 38,03%.



Selain itu, indeks inklusi keuangan syariah pun masih tertinggal, hanya 9,1%, sementara indek nasional sudah 76,19%.



4. Keterbatasan Sumber Daya



Salah satu tantangan penting dalam industri keuangan syariah lainnya ialah mengenai kebutuhan sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidang perbankan syariah.



5. Competitiveness Produk



Sebagai produk baru, layanan keuangan syariah belum setara dibandingkan dengan layanan keuangan konvensional. 



Dalam hal ini merujuk pada diversifikasi produk keuangan syariah dan business matching yang mana menjadi hal yang sangat krusial.



6. Rendahnya Research &amp; Development



Tantangan terakhir yang dikatakan Wimboh yaitu mengenai masih rendahnya research dan development dalam mengembangkan produk dan layanan syariah yang lebih inovatif.



Belum lama ini telah diresmikan pula Bank Syariah Indonesia (BSI) guna mengakselerasi perkembangan industri keuangan syariah di dalam dan luar negeri.



Selain perbankan, industri keuangan syariah akhir-akhir ini diramaikan pula dengan <a href="https://amartha.com/id_ID/">financial technology (fintech)</a> yang berbasis syariah.



Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan peranan <a href="https://amartha.com/id_ID/">fintech syariah</a> dalam industri keuangan syariah adalah membantu pelaku usaha, khususnya UMKM untuk mendapatkan pembiayaan atau pendanaan.



<a href="https://amartha.com/id_ID/">Fintech</a> sendiri memiliki banyak peluang untuk menumbuhkan industri keuangan syariah di Indonesia. Aksesnya yang mudah dan cepat, juga menjangkau hingga ke akar masyarakat.



Dengan adanya sinergi ini, diharapkan industri keuangan syariah Indonesia dapat terus tumbuh dan membantu perekonomian negara.

6 Tantangan Industri Keuangan Syariah Menurut OJK

small_mengenal-ojk-fungsi-dan-tugasnya.jpeg

thumbnail_mengenal-ojk-fungsi-dan-tugasnya.jpeg

mengenal-ojk-fungsi-dan-tugasnya.jpeg

Pada sektor keuangan di Indonesia, OJK memegang peranan penting sebagai pengatur regulasi di negeri ini. OJK sendiri punya kepanjangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. 



Perlu kamu tahu, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 



Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/ojk-tetapkan-vtube-sebagai-entitas-investasi-bodong/">OJK Tetapkan Vtube Sebagai Entitas Investasi Bodong</a>



Nah, berikut ini adalah pengertian, fungsi dan tugas dari OJK!



<h2>Pengertian OJK</h2>



Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun <a href="https://amartha.com/id_ID/pendanaan/">lembaga keuangan non-bank</a>.



Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.



OJK sendiri baru berjalan secara penuh pada akhir tahun 2013 ketika pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari Bank Indonesia beralih menjadi tugas sekaligus fungsi OJK. 



Sebelumnya sejak tahun 2012 telah dimulai berjalannya fungsi OJK secara bertahap satu demi satu sampai pada tahun 2013 resmi berjalan sepenuhnya dengan fungsi dan tugas yang penuh pula.



<a href="https://amartha.com/blog/money-quiz/amartha-resmi-terdaftar-dan-diawasi-oleh-ojk/">Tok, P2P Lending Amartha Resmi Terdaftar dan Diawasi OJK!</a>



<h2>Fungsi OJK</h2>



Fungsi OJK secara umum adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Bisa dibilang bahwa OJK merupakan tampuk dari seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan negara Indonesia.



OJK menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal dan non-bank. Selain itu, OJK juga sebagai pengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan hingga perlindungan konsumen.



Dalam penerapan fungsi OJK, ada beberapa nilai strategis yang menjadi landasan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diantaranya adalah:



1. Profesionalisme



Nilai profesionalisme dapat dimaknai dengan bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Hanya orang orang yang terbaiklah yang dapat menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena fungsi OJK sebagai tampuk seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.



2. Integritas



Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Tentunya sebagai lembaga pengawas semua industri jasa keuangan, integritas harus dimiliki oleh semua orang di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena akan berdampak pada kepentingan orang banyak.



3. Inklusif



Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.



4. Visioner



Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan.



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/fintech-p2p-lending-terdaftar-ojk-2021/">Daftar P2P Lending Yang Terdaftar OJK per Januari 2021</a>



<h2>Tugas OJK</h2>



Sebagai penjabaran, tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:



<ul><li>Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan</li><li> Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal</li><li>Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lainnya seperti dana pensiun, <a href="https://amartha.com/id_ID/pendanaan/">produk investasi</a>, asuransi maupun lembaga lembaga keuangan lainnya.</li></ul>



Sederhananya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.



Itulah pembahasan seputar pengertian, tugas, dan fungsi OJK. Well, semoga informasi ini bermanfaat ya!

Mengenal OJK, Fungsi dan Tugasnya

large_rdl.jpeg

medium_rdl.jpeg

small_rdl.jpeg

thumbnail_rdl.jpeg

rdl.jpeg

Dengan semakin berkembangnya industri fintech <a href="https://amartha.com/id_ID/">peer to peer lending</a> di Indonesia, keamanan harus menjadi hal yang terutama. 



Tak heran, jika <a href="https://amartha.com/id_ID/">perusahaan peer to peer lending</a> seperti Amartha tak hanya memberikan kemudahan tetapi juga memberikan keamanan baik bagi pendana maupun penerima dana.



Untuk menjamin keamanan transaksi pendanaan di Amartha, pendana diharuskan memiliki Rekening Dana Lenders (RDL). Rekening ini akan memudahkan dan memberikan jaminan keamanan bagi pendana saat melakukan transaksi di fintech lending.



<h2>Rekening Dana Lender (RDL)</h2>



RDL merupakan sebuah rekening yang diperuntukan bagi pendana maupun perusahaan untuk melakukan transaksi pendanaan di <a href="https://amartha.com/id_ID/">peer-to-peer (P2P) Lending</a>. 



Memang, RDL mirip dengan Rekening Dana Nasabah atau Rekening Dana Investor yang digunakan untuk penyelesaian transaksi di modal usaha. 



Namun, RDL digunakan khusus untuk transaksi di fintech lending, salah satunya Amartha.



Amartha bekerjasama dengan PT. Bank Permata Tbk dalam rangka mendukung serta memenuhi kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai aturan penghimpunan dana masyarakat.



Kerjasama ini melingkupi proses implementasi Rekening Dana Lender (RDL) untuk para pendana di Amartha.



<h2>Manfaat RDL</h2>



RDL akan menggantikan proses auto-withdrawal yang saat ini diterapkan oleh Amartha sesuai dengan ketentuan OJK, dimana dana dari Lender tidak dapat mengendap/idle di platform P2P selama lebih dari 2 hari (peraturan T+2 hari).&nbsp;



Dengan RDL maka Lender tidak perlu khawatir terkena biaya administrasi saat terjadi auto-withdrawal. Selain itu akan ada banyak opsi optimisasi pendanaan yang bisa Anda dapatkan setelah memiliki RDL (coming soon).



<h2>Keuntungan Mengaktifkan RDL</h2>



Ada sejumlah keuntungan yang akan Lender dapatkan bila mengaktifkan fitur RDL, yaitu:



<ol><li>Dana dapat disimpan dalam rekening tanpa batas waktu</li><li>Dapat mutasi rekening</li><li>Bebas biaya admin saat terjadi auto-withdrawal</li><li>Dapat menikmati fitur optimasi pendanaan Amartha yang akan datang</li><li>Kemudahan transaksi pendana dengan rekening atas nama pendana sendiri</li></ol>



<h2>Cara Registrasi RDL</h2>



Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pembukaan akun RDL di Amartha:



<figure class="wp-block-image size-large td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2021/03/RDL_Blog_revisi-01.jpg"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/RDL_Blog_revisi_01_834x1024_505d76f131.jpg" alt="" class="wp-image-11297"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-large td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2021/03/RDL_Blog_revisi-02.jpg"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/RDL_Blog_revisi_02_834x1024_861b80fb2e.jpg" alt="" class="wp-image-11298"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-large td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2021/03/RDL_Blog_revisi-03.jpg"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/RDL_Blog_revisi_03_834x1024_c20a94c715.jpg" alt="" class="wp-image-11299"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-large td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2021/03/RDL_Blog_revisi-04.jpg"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/RDL_Blog_revisi_04_834x1024_df01ca4109.jpg" alt="" class="wp-image-11300"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-large td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2021/03/RDL_Blog_revisi-05.jpg"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/RDL_Blog_revisi_05_834x1024_d7627ab06f.jpg" alt="" class="wp-image-11301"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/RDL_Blog_revisi_06_834x1024_033a34329b.jpg" alt="" class="wp-image-11302"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/RDL_Blog_revisi_07_834x1024_55bdbdac3b.jpg" alt="" class="wp-image-11303"/></figure>



Jika Anda mengalami kesulitan saat proses pembukaan akun Rekening Dana Lender, silakan menghubungi tim customer service kami melalui live chat di aplikasi atau website atau email ke <a href="mailto:support@amartha.com">support@amartha.com</a>.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLEamQkBg-j/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLEamQkBg-j/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLEamQkBg-j/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank" rel="noopener noreferrer">A post shared by Amartha (@amarthaid)</a></div></blockquote> <script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Pendanaan di Amartha Makin Nyaman Dengan Rekening Dana Lender

thumbnail_ojk-tetapkan-vtube-sebagai-entitas-investasi-bodong.png

ojk-tetapkan-vtube-sebagai-entitas-investasi-bodong.png

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambahkan Vtube sebagai salah satu investasi bodong. Kegiatan usaha bisnis Vtube sudah dilarang oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) sejak bulan Juni tahun 2020 lalu.



Vtube sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh PT. Future View Tech. Perusahaan ini bergerak di bidang perikalanan.



Vtube memberikan profit sharing kepada pengguna atau anggota yang menonton iklan di aplikasi itu. Setiap kali menonton iklan, pengguna akan mendapatkan poin yang kemudian bisa dicairkan dalam bentuk uang. Satu VP setara dengan US$1 atau Rp14.000.



Selain menonton iklan, Vtube juga menawarkan mekanisme referal pon dan grup poin dengan mengajak orang lain bergabung di Vtube. 



Pengguna juga akan ditawari untuk membeli aktivasi level misi. Bila pengguna mengaktifkan level misi, maka pengguna bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan membayar sejumlah biaya terlebih dahulu. 



<a style="font-weight: bold;" href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/tips-terhindar-jerat-investasi-bodong/">Tips Terhindar Jerat Investasi Bodong</a>



Misalnya, pengguna mengaktifkan level bintang 6 dengan 1 paket akan dikenai biaya aktivasi 10 VP. Keunggulan di level ini adalah dalam 40 hari pengguna bisa mendapatkan keuntungan sebesar 3.500 VP atau sekitar Rp49 juta. 



Meskipun menawarkan keuntungan yang menarik, perlu diingat bahwa Vtube saat ini sudah masuk dalam daftar entitas investasi ilegal. 



Agar dapat dicabut dari daftar investasi ilegal, Ketua SWI, Tongam L Tobing dalam Podcast Tolak Miskin dari detikFinance memberikan 4 syarat kepada Vtube, yaitu:



<ol><li>Transaksi Menggunakan Rupiah</li></ol>



Dalam setiap transaksi, Vtube harus menggunakan mata uang rupiah. 



Vtube sendiri memberikan pendapatan kepada para pengguna yang menonton iklan di aplikasi mereka. Selanjutnya pengguna akan mendapatkan poin berupa Vtube Poin (VP) yang nantinya bisa dicairkan.



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/nabung-rupiah-vs-nabung-dollar-apa-bedanya/">Nabung Dollar vs Nabung Rupiah, Untung Mana?</a>



2. Tidak Boleh Menggunakan Kode Referal



Dalam memberikan pendapatan kepada pengguna, Vtube tidak boleh menerapkan mekanisme kode referal. 



Pelarangan terebut karena Vtube fokus pada jasa periklanan sehingga harusnya tidak memiliki sistem referal yang merupakan ciri khas dari multi level marketing (MLM).



3. Tampung Transaksi Pengguna dan Pengiklan



Agar dicabut dari daftar investasi ilegal, Vtube diminta oleh SWI untuk menampung transaksi jual beli poin antara pengguna dengan pengiklan untuk menghindari potensi kerugian.



4. Tertibkan Komunitas



Vtube harus menertibkan komunitas para penggunanya di dunia maya. Menurut Tongam, komunitas pengguna Vtube yang tidak tertib dapat merusak citra pemilik aplikasinya, yaitu PT Future View Tech yang sedang berupaya mendapatkan izin operasional yang sah dari regulator.



Di masa yang tengah sulit ini, mendapatkan penghasilan tambahan memanglah sangat membantu. Namun, jangan sampai kita lengah sampai terjerat investasi bodong, ya!



<h2>Kenali Perbedaan Perusahaan Investasi Legal dan Ilegal</h2>



<figure class="wp-block-image size-large td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2021/02/Pinjol-OJK.jpg"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Pinjol_OJK_1024x1024_d9cde6357d.jpg" alt="" class="wp-image-10614"/><figcaption>Sumber: OJK</figcaption></figure>



Pilihlah <a href="https://amartha.com/id_ID/">perusahaan investasi yang aman</a>, yang sudah terdaftar dan diawasi OJK serta memberikan keuntungan yang wajar seperti perusahaan investasi <a href="https://amartha.com/id_ID/">P2P Lending Amartha</a>.

OJK Tetapkan Vtube Sebagai Entitas Investasi Bodong

medium_seberapa-pentingkah-izin-usaha-ojk-di-fintech-lending.jpeg

small_seberapa-pentingkah-izin-usaha-ojk-di-fintech-lending.jpeg

thumbnail_seberapa-pentingkah-izin-usaha-ojk-di-fintech-lending.jpeg

seberapa-pentingkah-izin-usaha-ojk-di-fintech-lending.jpeg

Pada Mei lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi memberikan izin usaha Perusahaan Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada PT. Amartha Mikro Fintek (Amartha) dengan nomor KEP-46/D.05/2019 dan berlaku secara permanen, tanpa batas waktu berakhir.

Amartha sendiri telah lulus pengujian di 20 standar prosedur yang diterapkan OJK pada tahapan Regulatory Sandbox. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kesiapan Amartha dalam inovasi bisnis model, skala usaha dengan luas cakupan pasar, instrumen keuangan, tata kelola serta terdaftar di asosiasi penyelenggara pendanaan. 

 OJK tetap akan mengawasi operasional Amartha, terutama mencakup pengawasan berbasis risiko dan teknologi, serta pengawasan berbasis disiplin pasar. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem fintech lending tepercaya yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Lalu, seberapa pentingkah izin usaha OJK di fintech lending? 

Keamanan Terjamin

Dengan mendapatkan izin usaha dari OJK, maka keamanan untuk pendana dan peminjam akan terjamin. OJK tidak memberikan izin usaha jika perusahaan itu tidak menjamin keamanan tersebut.

Diawasi oleh Pemerintah

Pemerintah melalui OJK akan terus mengawasi perusahaan fintech lending tersebut dari  internal maupun eksternal.

Mengikuti Peraturan yang Berlaku

Mau tak mau perusahaan fintech lending yang sudah mendapatkan izin usaha harus mengikuti peraturan yang berlaku dari OJK. Jika tidak, izin usaha mereka akan dicopot.

Kepercayaan Pemerintah

Ada kepercayaan Pemerintah melalui OJK terhadap kemampuan penyelenggara fintech P2P lending dalam menjalankan usaha secara transparan, automation dan concern terhadap perlindungan konsumen.

Kesiapan Perusahaan

Ini membuktikan bahwa perusahaan fintech lending itu telah siap menjalankan bisnisnya seperti inovasi bisnis model, skala usaha dengan luas cakupan pasar, instrumen keuangan, tata kelola serta terdaftar di asosiasi penyelenggara pendanaan. 

&nbsp;

&nbsp;

Seberapa Pentingkah Izin Usaha OJK di Fintech Lending?

large_dukung-umkm-solo-ojk-dan-amartha-gelar-webinar-kewirausahaan.jpeg

medium_dukung-umkm-solo-ojk-dan-amartha-gelar-webinar-kewirausahaan.jpeg

small_dukung-umkm-solo-ojk-dan-amartha-gelar-webinar-kewirausahaan.jpeg

thumbnail_dukung-umkm-solo-ojk-dan-amartha-gelar-webinar-kewirausahaan.jpeg

dukung-umkm-solo-ojk-dan-amartha-gelar-webinar-kewirausahaan.jpeg

Dalam rangka bulan Inklusi Keuangan, Kantor Cabang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo menggelar webinar dengan tema Digitalisasi Marketing dan Akses Pembiayaan UMKM bersama Amartha dan Tokopedia pada Selasa (13/10/2020).



Akibat pandemi COVID-19 yang menyerang, sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan sehingga webinar ini diharapkan agar UMKM mendapatkan wawasan mengenai pemasaran produk dan alternatif pembiayaan. Eko Yunianto selaku Kepala OJK Solo berharap melalui webinar ini banyak UMKM di Solo yang dapat bertahan dan berinovasi di masa new normal ini.



Salah satu kesulitan yang dialami oleh UMKM di masa pandemi ini adalah mengenai modal usaha. Terbatasnya akses untuk mengajukan pinjaman ke perbankan membuat mereka sulit memulai usahanya kembali. 



“Kami (Amartha -red) melihat bahwa di Indonesia ada lebih dari sekitar 67 juta orang yg memang sebenarnya berpotensi untuk bisa kita tingkatkan kemampuan dan kekuatan ekonominya tapi belum terlayani oleh perbankan. Disitulah Amartha hadir dengan lebih dari 3.000 orang petugas lapangan untuk menjembatani masalah tersebut.” jelas Aria Widyanto, Chief Risk and Sustainability Officer Amartha.



Menambahkan Aria, Emmiryzan selaku Public Policy and Government Relationships Lead Tokopedia mengatakan salah satu kendala yang dialami UMKM ialah memasarkan produk-produknya. 



“Jadi misi kami adalah dari Sabang sampai Merauke tidak ada lagi kesenjangan ekonomi, warga desa dan warga kota memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan pembangunan di Indonesia. Jadi tidak ada yang tertinggal.”



Tambahnya, Tokopedia memiliki lebih dari 90 juta pengguna aktif per bulan sehingga para UMKM tidak perlu memikirkan biaya untuk iklan seperti influencer atau billboard. 



Lebih lanjut, Aria menjelaskan bahwa Amartha tidak hanya mendistribusikan dana dari pendana kepada peminjam, melainkan juga memberikan edukasi secara rutin.



“Tujuan dari Amartha adalah kami ingin meningkatkan kesejahteraan dari mitra, jadi bukan hanya memberikan pinjaman saja tetapi bagaimana pinjaman kami dapat meningkatkan kesejahteraan sehingga matriks-matriks well being atau kehidupan yang lain itu juga turut terangkat.” ujarnya.

Dukung UMKM Solo, OJK dan Amartha Gelar Webinar Kewirausahaan

medium_deteksi-sejak-dini-ini-dia-4-ciri-investasi-bodong-versi-ojk.jpeg

small_deteksi-sejak-dini-ini-dia-4-ciri-investasi-bodong-versi-ojk.jpeg

thumbnail_deteksi-sejak-dini-ini-dia-4-ciri-investasi-bodong-versi-ojk.jpeg

deteksi-sejak-dini-ini-dia-4-ciri-investasi-bodong-versi-ojk.jpeg

Pagi-pagi buka instagram, lihat iklan salah satu produk investasi yang bisa dapat reward mobil Mercedes dengan melakukan Top Up dana minimal Rp13.000.000,- mau gak tuh? Eiitss, tahan dulu. Mari kita pahami dan teliti terlebih dahulu, bagaimana ciri-ciri investasi bodong versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biar kamu gak kena tipu!

Nah baru-baru ini, kita dikejutkan dengan adanya produk investasi bodong berkedok reward yang sangat fantastis dan tidak masuk akal yaitu kasus investasi bodong MeMiles. Kasus ini telah merugikan ratusan orang anggotanya dengan memasukkan uang hingga puluhan juta rupiah untuk investasi. Bahkan banyak artis juga tergiur dan akhirnya tertipu dengan produk investasi ini, salah satunya ialah penyanyi Marcello Tahitoe atau Ello. 

Untuk itu, mari kita pelajari bersama, apa yang Anda harus lakukan sebelum memulai memilih produk investasi dan apa saja ciri-ciri dari investasi bodong/ilegal versi OJK.
<h2>Apa yang harus saya lakukan saat ingin mencoba salah satu produk investasi?</h2>
Sebagai pemula, ada baiknya Anda cek terlebih dahulu ya, apa saja sih produk investasi yang kini sudah berizin usaha dan diawasi oleh OJK. Ingat, jangan hanya terdaftar saja, pilih mereka yang sudah memiliki izin usaha resmi dari OJK. Bisa cek di <a href="https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-13-Desember-2019.aspx">sini.</a>
<h2>Apa ciri-ciri investasi bodong atau ilegal versi OJK? </h2>
Berikut adalah karakteristik investasi bodong :
<ol>
 	<li> Menjanjikan keuntungan tidak wajar tanpa bekerja keras</li>
 	<li> Biaya keanggotaan cenderung tinggi</li>
 	<li> Pengelola dana investasi tidak transparan</li>
 	<li> Legalitas lembaga / skema tidak jelas</li>
</ol>
Bagaimana? Sudah jelas ya. Mulai saat ini, jangan segan-segan untuk melaporkan produk investasi yang menurut Anda tidak wajar dan mencurigakan. OJK juga menghimbau masyarakat untuk terlebih dahulu berkonsultasi terkait penawaran investasi keuangan yang dianggap mencurigakan ke Layanan Konsumen OJK melalui telepon 1500655 atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id, ataupun mendatangi kantor OJK terdekat yang ada di berbagai kota.

Saatnya pilih produk investasi yang telah resmi berizin usaha dan terdaftar OJK. Terbukti aman, menguntungkan dan punya dampak yang nyata. Anda bisa cek <a href="http://www.amartha.com">www.amartha.com</a> untuk pelajari lebih lanjut. Selamat berinvestasi! 

&nbsp;

&nbsp;

Deteksi Sejak Dini, Ini Dia 4 Ciri Investasi Bodong Versi OJK

medium_apa-itu-regulatory-sandbox.jpeg

small_apa-itu-regulatory-sandbox.jpeg

thumbnail_apa-itu-regulatory-sandbox.jpeg

apa-itu-regulatory-sandbox.jpeg

Hingga tahun 2020, <a href="https://amartha.com/id_ID/">Financial Technology</a> atau Fintech diperkirakan akan terus menjadi tren di dunia. Banyak orang tertarik meluncurkan inovasi baru untuk mempermudah laju keuangan dengan memanfaatkan teknologi terkini. 

Akibatnya, banyak perusahaan fintech bermunculan. Untuk mengantisipasi perusahaan fintech yang “nakal”, pemerintah membuat regulatory sandbox.

Lalu, seperti apa regulatory sandbox tersebut dan apa fungsinya?
<h2>Apa Itu Regulatory Sandbox?</h2>
Berdasarkan definisinya, regulatory sandbox merupakan program atau masa uji coba untuk perusahaan fintech selama 6 - 12 bulan. <a href="http://www.amartha.com">Perusahaan fintech</a> nantinya akan didampingi oleh pemerintah secara administrasi hukum dan operasional sistem untuk menghindari adanya pelanggaran. 

Melalui pendampingan tersebut, pemerintah juga akan mengamati kinerja perusahaan fintech untuk menetapkan izin operasional dan standar pelayanan.

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="6000"]<img class="size-full wp-image-4176" src="https://access.amartha.com:443/uploads/marvin_meyer_SYTO_3xs06f_U_unsplash_0bb5c6f783.jpg" alt="" width="6000" height="4000" /> Ilustrasi[/caption]

Inggris menjadi pelopor regulatory sandbox yang diikuti oleh beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, China, Amerika Serikat, dan Australia.

Di Indonesia, OJK memiliki kewenangan untuk menyiapkan sejumlah regulasi yakni mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha Fintech, salah satunya adalah regulatory sandbox. 

Regulatory sandbox memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan fintech.
<h4 style="text-align: center;">Baca Juga: <a style="color: #800080;" href="https://amartha.com/blog/tech/business/seberapa-pentingkah-izin-usaha-ojk-di-fintech-lending/">Seberapa Pentingkah Izin Usaha OJK di Fintech Lending?</a></h4>
<h2>Proses Regulatory Sandbox Oleh OJK</h2>
Menurut Fithri Hadi selaku Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Mikro OJK, secara substansi regulatory sandbox di berbagai negara digunakan sebagai arena belajar termasuk regulator untuk menentukan arah perizinan yang diberikan sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dan tidak memiliki risiko yang tinggi.

Selanjutnya, bagi perusahaan fintech setelah diobservasi oleh OJK di regulatory sandbox mendapatkan 3 status untuk perusahaannya. Adapun ketiga status itu direkomendasikan agar terdaftar di OJK. Status yang mungkin diterima ialah status berupa perbaikan dari sisi model bisnis, tata kelola dan transparansi, dan tidak layak untuk terdaftar di OJK.
<h4 style="text-align: center;">Baca Juga: <a style="color: #800080;" href="https://amartha.com/blog/money-quiz/fokus-berikan-pinjaman-modal-usaha-untuk-perempuan-di-desa-fintech-amartha-resmi-kantongi-izin-usaha-ojk/">Fintech Amartha Resmi Kantongi Izin Usaha OJK</a></h4>
<h2>Amartha, Fintech Yang Lolos Regulatory Sandbox</h2>
Amartha merupakan salah satu fintech yang telah menjalani regulatory sandbox. Hasilnya, Amartha berhasil mendapatkan izin usaha dari OJK pada April 2019. Hal ini membuktikan bahwa Amartha adalah <a href="http://www.amartha.com">perusahaan fintech yang aman</a> dan memiliki model bisnis yang jelas. 

Dengan kata lain, Amartha menghubungkan antara investor di kota yang memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan mikro di desa. Para investor ini kemudian mendapatkan keuntungan hingga 15% per tahun. Mau tahu informasi lebih lanjut? Yuk, kunjungi situs investasi Amartha.

Apa Itu Regulatory Sandbox?

medium_ini-5-kontribusi-fintech-lending-di-indonesia.jpeg

small_ini-5-kontribusi-fintech-lending-di-indonesia.jpeg

thumbnail_ini-5-kontribusi-fintech-lending-di-indonesia.jpeg

ini-5-kontribusi-fintech-lending-di-indonesia.jpeg

Beberapa tahun ini, fintech lending di Indonesia tumbuh pesat. Pada Oktober 2018, Otoritas Jasa Keuangan  mencatat ada 73 <a href="https://amartha.com/id_ID/">perusahaan fintech</a> yang telah terdaftar dan diawasi. Pertumbuhan penyaluran pinjaman di fintech lending pun terus melaju pesat. Dalam riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dengan menggunakan data  terakhir Otoritas Jasa Keuangan menyatakan total penyaluran pinjaman pada kuartal II mencapai Rp 7,64 triliun dengan jumlah peminjam mencapai 1,47 juta. Seperti dilansir Republika, jumlah penyaluran pinjaman ini mengalami peningkatan pesat dibanding tahun sebelumnya yakni sekitar Rp 200 miliar. 

Namun, masyarakat pun perlu berhati-hati dengan perusahaan fintech lending illegal. Perusahan fintech lending illegal ini tidak mempunyai izin dari Pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan - perusahaan fintech lending diharuskan mendaftar terlebih dahulu kepada OJK. Hal ini dilakukan agar OJK dapat mengawasi perusahaan tersebut. 

<a href="https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx">Amartha telah terdaftar dan diawasi OJK</a> pada 31 Mei 2017. Pertumbuhan Amartha berkembang pesat. Jika pada 2017, Amartha  telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp 225 miliar kepada lebih dari 70.000 pengusaha mikro. Pada Oktober 2018, Amartha berhasil melayani lebih dari 150.000 pengusaha mikro di lebih dari 35 Kabupaten dengan menyalurkan pendanaan sebesar Rp 635 miliar. Berikut 5 kontribusi fintech lending di Indonesia menurut riset yang dilakukan Indef,
<h2>Menyerap Tenaga Kerja</h2>
Pengembangan fintech telah menyerap tenaga kerja sebesar 215.433 orang. Penyerapan tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan kegiatan fintech sebesar 143,074 tenaga kerja baru.
<h2>Menstimulus Pertumbuhan Perbankan</h2>
Fintech lending telah menstimulus pertumbuhan perbankan(0,8 persen), perusahaan pembiayaan (0,6 persen) dan ICT (0,2 persen). Jasa keuangan perbankan tumbuh karena Fintech selama ini sangat erat kaitannya dengan perbankan. Bahkan ada beberapa Fintech yang mendapatkan suntikan dana dari perbankan.
<h2>Tingkatkan Penyaluran Kredit di UMKM</h2>
Fintech lending terbukti meningkatkan penyaluran kredit khususnya sektor umkm. Perusahaan p2p lending seperti Amartha telah menyalurkan pendanaan kepada lebih dari 150,000 pengusaha mikro perempuan.
<h2>Fintech Menambah GDP</h2>
Pengembangan fintech kurang dari dua tahun telah menambah GDP sebesar Rp 25,97 triliun. Secara sektoral, sektor yang memperoleh dampak signifikan terhadap adanya investasi di fintech dan penyaluran dana fintech adalah jasa perbankan, jasa keuangan perbankan, jasa perusahaan, jasa dana pensiun serta informasi dan komunikasi.
<h2>Menambah Pendapatan Gaji</h2>
Fintech lending telah menambah pendapatan (upah dan Gaji) sebesar Rp 4,56 Triliun.

Nah itulah 5 Kontribusi <a href="https://amartha.com/id_ID/">Fintech Lending di Indonesia</a> yang perlu Anda ketahui yang dapat membawa dampak secara sosial maupun personal.

Ini 5 Kontribusi Fintech Lending di Indonesia

medium_tips-memilih-pinjaman-di-fintech-peer-to-peer-lending-yang-aman.jpeg

small_tips-memilih-pinjaman-di-fintech-peer-to-peer-lending-yang-aman.jpeg

thumbnail_tips-memilih-pinjaman-di-fintech-peer-to-peer-lending-yang-aman.jpeg

tips-memilih-pinjaman-di-fintech-peer-to-peer-lending-yang-aman.jpeg

Isu yang beredar mengenai <a href="https://amartha.com/id_ID/pinjaman/">pinjaman</a> di fintech peer to peer lending atau pinjaman online cepat (pinjol) mulai meresahkan masyarakat. Pada 2 Agustus 2019, Satgas Waspada Investasi mencatat ada 1.230 perusahaan fintech p2p lending yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan fintech ilegal itu telah dibekukan atas bantuan Barekrim Polri, OJK, AFPI dan laporan masyarakat.

Ada beberapa ciri perusahan fintech ilegal seperti tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga dan denda tidak jelas, bunga tidak terbatas dan denda tidak terbatas.

Bahkan, mereka akan melakukan ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik dan menyebarkan foto atau video pribadi. Akibatnya, masyarakat perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi di pinjaman online.

Agar hal tersebut tidak terulang kembali, OJK telah mengatur dan mengawasi para pelaku pinjaman online cepat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk teliti dalam memilih pinjol, berikut tipsnya:
<h2>Terdaftar dan Diawasi OJK</h2>
Langkah pertama yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah mengetahui daftar perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Selain merilis perusahaan <a href="https://amartha.com/id_ID/pinjaman/">pinjaman online</a> yang terdaftar dan berizin, OJK juga merilis perusahaan yang tidak terdaftar dan berizin melalui situs ini.
<h2>Identitas Perusahaaan dan Alamat Kantor Jelas</h2>
Seringkali kita mendapatkan pesan singkat berupa tawaran pinjaman online. Jangan langsung membalas pesan tersebut! Periksa dahulu di mesin pencari mengenai identitas pengurus dan alamat kantor perusahaan tersebut.
<h2>Memiliki Layanan Pengaduan Konsumen</h2>
Setelah mengecek alamat kantor dan identitas pengurus, pastikan juga perusahaan tersebut memiliki layanan pengaduan konsumen. OJK juga sudah mengatur layanan pengaduan konsumen di sini.
<h2>Pemberian Pinjaman Diseleksi Ketat</h2>
Pinjol (Pinjaman Online Cepat) yang mengikuti regulasi OJK tidak sembarangan memberikan pinjaman. Amartha misalnya, untuk mendaftar sebagai peminjam, calon peminjam harus mengikuti tes psikometri. Setelahnya, calon peminjam harus menunggu hingga hasilnya apakah bisa menjadi peminjam atau tidak. Sementara untuk pemberi pinjaman atau investor, perlu verifikasi berkas selama 2 x 24 jam.
<h2>Akses Aplikasi&nbsp;</h2>
Tongam L. Tobing selaku Ketua Tim Satgas Waspada Investasi OJK mengatakan bahwa pinjaman online yang legal dilarang mengakses semua data pada ponsel pengguna. Lebih jelas, akses aplikasi yang boleh diberikan hanya lokasi, kamera, dan suara.

Nah, jangan sampai salah lagi dalam memilih pinjaman online ya! Kalau masih bingung, kamu bisa pilih Amartha yang merupakan <a href="https://amartha.com/id_ID/">perusahaan fintech p2p lending</a> yang mendapatkan izin usaha dari OJK. Di Amartha kamu bisa mendapatkan keuntungan yang menarik serta menciptakan dampak sosial yang nyata bagi Indonesia, pelajari selengkapnya di amartha.com

Tips Memilih Pinjaman di Fintech Peer to Peer Lending yang Aman

medium_fintech-peer-to-peer-lending-semakin-diminati-di-indonesia.jpeg

small_fintech-peer-to-peer-lending-semakin-diminati-di-indonesia.jpeg

thumbnail_fintech-peer-to-peer-lending-semakin-diminati-di-indonesia.jpeg

fintech-peer-to-peer-lending-semakin-diminati-di-indonesia.jpeg

Fintech Peer to Peer lending semakin diminati di Indonesia. Sejak kemunculannya pada 2015 di Indonesia, p2p lending mulai bertumbuh termasuk Amartha. Amartha bertansformasi dari lembaga keuangan mikro menjadi p2p lending pada akhir 2015. 

Kemunculan p2p lending memberikan nafas baru bagi pelaku usaha yang sulit mendapatkan pinjaman. Amartha menyalurkan pendanaan kepada ribuan pelaku usaha mikro perempuan di desa. Mereka adalah masyarakat desa yang sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Dengan pendekatan teknologi keuangan, Amartha berhasil menjangkau para pelaku usaha mikro perempuan di desa.

Dari hasil data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2019 tercatat beberapa kenaikan dari dana yang tersalurkan hingga bertambahnya perusahaan fintech lending yang terdaftar. Apa saja? Berikut empat pertumbuhan fintech P2P lending di Indonesia.

Dana yang Tersalurkan

Dana pinjaman yang telah disalurkan oleh fintech P2P lending sebesar Rp 44,8 triliun. Padahal, pada Desember 2018, dana yang disalurkan sebesar Rp 22,66 triliun.

Kenaikan Penerima Pinjaman

Kenaikan penerima pinjaman juga bertambah dari 4,35 juta peminjam pada 2018 menjadi 9,74 juta rekening pada paruh pertama 2019. 

Kenaikan Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman mencapai 498.824 rekening pada Juni 2019. Padahal, pada 2018, sebanyak 207.507 pemberi pinjaman..

Perusahaan Fintech Lending Semakin Bertambah

 Ada 113 perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Meski begitu, baru ada tujuh  perusahaan lending yang mendapatkan izin usaha dari OJK termasuk Amartha.

Fintech Peer to Peer Lending Semakin Diminati di Indonesia

medium_amartha-fintek-dan-bank-permata-berkolaborasi-tingkatkan-keamanan-transaksi-fintech.jpeg

small_amartha-fintek-dan-bank-permata-berkolaborasi-tingkatkan-keamanan-transaksi-fintech.jpeg

thumbnail_amartha-fintek-dan-bank-permata-berkolaborasi-tingkatkan-keamanan-transaksi-fintech.jpeg

amartha-fintek-dan-bank-permata-berkolaborasi-tingkatkan-keamanan-transaksi-fintech.jpeg

Amartha Fintek,  perusahaan fintek peer-to-peer lending terpercaya yang diawasi dan sudah mendapat izin usaha dari OJK, dan Bank Permata, menandatangani nota kesepahaman dalam rangka menyediakan layanan Rekening Dana Lender (RDL) yang diperuntukan kepada pendana di Amartha. 

Amartha.com dan Bank Permata menyediakan rekening dana lender untuk mematuhi imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada perusahaan fintek yang sudah diawasi dan mendapat izin usaha. 

Dengan adanya RDL, para pendana di Amartha.com akan dibuatkan rekening simpanan atas nama pribadi di Bank Permata, sehingga mereka akan terhindar dari pengembalian dana otomatis dan biaya transfer antar bank. Penerapan RDL antara <a href="https://amartha.com/id_ID/">Amartha</a> dan Bank Permata akan mulai efektif berlaku sekitar Desember 2019.

Andi Taufan Garuda Putera, CEO Amartha mengatakan, “Amartha sebagai perusahaan finansial teknologi yang diawasi dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Dengan layanan RDL ini, pendana akan lebih mudah dan leluasa dalam bertransaksi di Amartha”. 

Sebelum adanya RDL, pendana  di <a href="https://amartha.com/id_ID/">Amartha.com</a> harus mengirimkan uang mereka ke virtual account atas nama Amartha, dimana OJK mengharuskan dana dikembalikan dalam waktu 2x24 jam jika tidak terjadi transaksi. Pengembalian dana lewat transfer antar rekening inilah yang membuat pemberi dana kurang leluasa dan terkena biaya transfer antar bank.

[caption id="attachment_3984" align="aligncenter" width="4032"]<img class="wp-image-3984 size-full" src="https://access.amartha.com:443/uploads/20190808_195606_29ba656d59.jpg" alt="" width="4032" height="3024" /> Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK Munawar Kasan, Direktur Amartha Aria Widyanto, Head of SME Product, Business Support &amp; UORM Bank Permata Haryanto Suryonoto dan Pendiri dan CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra di acara Sosialisasi Pendanaan Amartha di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (8/8) malam.[/caption]

Lewat RDL, tidak ada batas waktu uang mengendap di rekening sehingga pendana bisa lebih leluasa dalam memilih mitra usaha yang ingin mereka danai lewat <a href="https://amartha.com/id_ID/">Amartha.com</a>.

Selain kemudahan dalam bertransaksi, RDL juga akan memberikan keamanan lebih bagi pendana Amartha, karena kendali uang yang ada di rekening sepenuhnya ada di tangan nasabah. RDL  akan melekat dan hanya bisa digunakan untuk transaksi dari dan ke <a href="https://amartha.com/id_ID/">Amartha.com</a> sebagai penyelenggara fintek. 

“<a href="https://amartha.com/id_ID/">Amartha</a> dan Bank Permata memiliki kesamaan visi untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kami berharap dukungan dari Bank Permata akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pendanaan di Amartha”, terang Haryanto Suryonoto, Head of SME Product, Business Support &amp; UORM Bank Permata.

Otoritas Jasa Keuangan menyambut baik kolaborasi Amartha dengan Bank Permata. “Riset menunjukkan kebutuhan pendanaan Indonesia itu 1600 triliun rupiah. Yang sanggup didanai industri keuangan hanya 600 triliun, seribu triliun lainnya siapa lagi yang mau mendanai. Disini fintech bisa membantu”, ujar Munawar Kasan, sebagai Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK. 

Kolaborasi antara Amartha fintek dengan Bank Permata ini adalah yang kedua kali. Sebelumnya Bank Permata juga ikut mendanai perempuan pengusaha mikro dengan menjadi pendana di platform Amartha.com sejak 2017 lalu. Bagi pendana Amartha yang ingin segera memiliki RDL dapat mengirim permohonan mendaftar melalui email ke <a href="mailto:support@amartha.com">support@amartha.com</a>.

Amartha Fintek dan Bank Permata Berkolaborasi Tingkatkan Keamanan Transaksi Fintech

medium_amartha-bantu-pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional.jpeg

small_amartha-bantu-pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional.jpeg

thumbnail_amartha-bantu-pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional.jpeg

amartha-bantu-pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional.jpeg

Dengan semakin bertumbuhnya mitra usaha yang bergabung bersama Amartha serta pendanaan yang mencapai Rp 1 triliun.

Founder dan CEO Amartha, Andi Taufan Putra optimis pertumbuhan ini akan membantu Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi Nasional.

"Hingga 2019, Amartha telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 1 triliun kepada lebih dari 240 Ribu pengusaha UMKM di hampir seluruh Pulau Jawa dengan pelatihan dan pendampingan mitra setiap minggunya," kata Taufan.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan indeks inklusi keuangan dapat ditingkatkan menjadi 75% di tahun 2019. Hal ini yang turut diutarakan oleh Presiden Jokowi agar akses layanan keuangan di masyarakat terus ditingkatkan

[caption id="attachment_226" align="aligncenter" width="628"]<img class="size-full wp-image-226" src="https://access.amartha.com:443/uploads/amartha_wirausaha_6ac177b7d6.png" alt="" width="628" height="354" /> Mitra Usaha Amartha[/caption]

Peningkatan ini diharapkan dapat dilakukan fintech lending dalam menjangkau masyarakat yang belum tersentuh perbankan. Dengan teknologi keuangan, masyarakat terutama di desa dapat maju secara ekonomi.

Sepanjang tahun 2018, Taufan menjelaskan, Amartha sebagai perusahaan fintech peer to peer (p2p) lending berhasil meningkatkan pendapatan ratusan ribu mitranya secara signifikan, dari Rp 4,2 juta menjadi Rp 6,7 juta per bulan. Kenaikan pendapatan mitra Amartha ini berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 22 persen, lebih cepat dari rata-rata penurunan tingkat kemiskinan nasional.
<blockquote>Kenaikan pendapatan mitra Amartha ini berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 22 persen, lebih cepat dari rata-rata penurunan tingkat kemiskinan nasional.</blockquote>
Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi mengungkapkan, masih sedikit UMKM yang mendapatkan kredit.“Inklusi keuangan yang sedang kita hadapi adalah 60% GDP kita berasal dari UMKM dan 95% angkatan kerja di Indonesia diserap oleh UMKM. Celakanya hanya ada 16 juta yang mendapat kredit.” katanya.

Menjawab permasalahan tersebut, Sharly Rungkat selaku Advisory Partner PwC menyatakan  fintech lending merupakan solusi alternatif para pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal. Menurutnya, fintech lending akan membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan akses kredit, terutama masyarakat yang tidak mempunyai sejarah kredit di layanan keuangan.

Amartha Bantu Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

medium_fintech-lending-legal-dan-illegal-apa-bedanya.jpeg

small_fintech-lending-legal-dan-illegal-apa-bedanya.jpeg

thumbnail_fintech-lending-legal-dan-illegal-apa-bedanya.jpeg

fintech-lending-legal-dan-illegal-apa-bedanya.jpeg

Bingung dengan semakin banyaknya fintech lending di Indonesia. Apalagi, ada 113 perusahaan yang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Bahkan, 7 perusahaan yang terdaftar itu sudah mendapatkan izin usaha dari OJK termasuk Amartha.

OJK mencatat penyaluran pinjaman perusahaan teknologi finansial (fintech) mencapai Rp25,92 triliun hingga Januari 2019. Bahkan, Pemerintah menargetkan inklusi keuangan Indonesia dapat menyentuh angka 75 persen pada tahun ini. Kehadiran fintech lending dapat memberikan dampak yang besar bagi inklusi keuangan tersebut.

Namun, bagi masyarakat awam, mereka tidak bisa membedakan antara fintech lending legal dan ilegal. Padahal, ada pelbagai cara agar Anda dapat membedakan fintech lending dengan fintech ilegal. Berikut ciri-ciri fintech ilegal.

Tidak Miliki Izin Usaha atau Tidak Terdaftar dan Diawasi OJK

Tidak ada izin usaha atau tidak terdaftar OJK? Nah, Anda patut curiga. Biasanya, fintech lending yang legal memiliki iziun usaha atau terdaftar dan diawasi OJK. Anda bisa cek di <a href="https://www.ojk.go.id/">situs resmi OJK.</a>

Mudah Mendapatkan Pinjaman atau Lakukan Pendanaan

Anda sangat mudah mendapatkan pinjaman. Padahal, ada proses-proses yang perlu dilalui agar mendapatkan pinjaman maupun melakukan pendanaan di fintech lending. Misalnya, perlu adanya KTP atau dokumen-dokumen penting yang perlu disetujui baik pendana maupun peminjam.

Bunga Lebih Besar

Hati-hati tergiur dengan kemudahan untuk peminjam atau keuntungan yang lebih besar untuk pendana. Biasanya, bunganya lebih tinggi dibandingkan fintech yang terdaftar oleh OJK.

Customer Jadi Sasaran Penipuan

Hati-hati anda akan menjadi sasaran penipuan. Jangan-jangan dana yang anda salurkan jadi sasaran penipuan atau bunga tidak flat bagi peminjam.

Data Pribadi Dicuri

Data pribadi anda akan dicuri oleh perusahaan tersebut. 

Nah, sudah tahu khan bedanya fintech lending dan ilegal. Telitilah sebelum meminjam atau melakukan pendanaan di fintech dengan cara tersebut.

&nbsp;

Fintech Lending Legal dan Illegal, Apa Bedanya?

medium_fokus-berikan-pinjaman-modal-usaha-untuk-perempuan-di-desa-fintech-amartha-resmi-kantongi-izin-usaha-ojk.jpeg

small_fokus-berikan-pinjaman-modal-usaha-untuk-perempuan-di-desa-fintech-amartha-resmi-kantongi-izin-usaha-ojk.jpeg

thumbnail_fokus-berikan-pinjaman-modal-usaha-untuk-perempuan-di-desa-fintech-amartha-resmi-kantongi-izin-usaha-ojk.jpeg

fokus-berikan-pinjaman-modal-usaha-untuk-perempuan-di-desa-fintech-amartha-resmi-kantongi-izin-usaha-ojk.jpeg

Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech lending yang lolos kajian evaluasi menyeluruh (20 komponen pengujian SOP) oleh OJK

Jakarta, 16 Mei 2019 -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi memberikan izin usaha Perusahaan Penyelenggaraan Layanan <a href="https://amartha.com/id_ID/pinjaman/">Pinjaman Uang</a> Berbasis Teknologi Informasi kepada PT. Amartha Mikro Fintek (Amartha) dengan nomor KEP-46/D.05/2019 dan berlaku secara permanen, tanpa batas waktu berakhir.

“Pemberian lisensi (tanda izin usaha) oleh OJK ini menjadi bukti bahwa Amartha benar-benar serius dalam memberdayakan ekonomi piramida bawah, dan bergerak sesuai dengan aturan main yang ditetapkan oleh OJK” kata CEO dan Founder Amartha, Andi Taufan Garuda Putra dalam konferensi pers bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) hari ini.

Sebelumnya, Amartha sudah menjadi perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar sebagai Penyelenggara <a href="https://amartha.com/id_ID/pinjaman/">Layanan Pinjam Meminjam</a> Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan nomor registrasi S-2491/NB.111/2017 dan masuk dalam ruang uji coba (regulatory sandbox) di OJK sejak tahun 2017.  

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang sudah terdaftar di OJK dapat mengajukan perizinan usaha untuk beroperasi secara permanen. Untuk memperoleh perizinan OJK, Amartha telah melakukan pengajuan paling lambat satu  tahun setelah terdaftar di OJK.

[caption id="attachment_3781" align="aligncenter" width="1280"]<img class="size-full wp-image-3781" src="https://access.amartha.com:443/uploads/Kiri_Founder_dan_CEO_Amartha_Andi_Taufan_Garuda_Putra_saat_menghadiri_konferensi_pers_AFPI_bersama_empat_perusahaa_lainnya_yang_resmi_kantongi_izin_usaha_OJK_di_Jakarta_be_a0b495d039.jpeg" alt="" width="1280" height="621" /> Founder dan CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra saat menghadiri konferensi pers AFPI bersama empat perusahaa lainnya yang resmi kantongi izin usaha OJK di Jakarta[/caption]

Meski perizinan ini berlaku permanen, OJK tetap akan mengawasi operasional Amartha, terutama mencakup pengawasan berbasis risiko dan teknologi, serta pengawasan berbasis disiplin pasar. Sehingga Amartha beserta para stakeholders bisa ikut menciptakan ekosistem fintech tepercaya yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia.  

Amartha sendiri telah lulus pengujian di 20 standar prosedur yang diterapkan OJK pada tahapan Regulatory Sandbox. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kesiapan Amartha dalam inovasi bisnis model, skala usaha dengan luas cakupan pasar, instrumen keuangan, tata kelola serta terdaftar di asosiasi penyelenggara pendanaan. 

Taufan mengatakan, Amartha merupakan fintech p2p lending yang aman dan tepercaya. Ini karena, Amartha selalu berinovasi dan menggunakan teknologi terkini dalam hal keamanan data serta machine learning untuk penilaian kredit mitranya. Dalam aktivitas sehari-harinya,  Amartha telah menerapkan upaya tanggung renteng dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 15-20 mitra. Tim lapangan Amartha yang handal ikut mendampingi dan mengedukasi para mitra usaha tersebut. Upaya tanggung renteng ini sudah dilakukan Amartha sejak 2010. Hingga kini, nilai Non Performing Loan (NPL) Amartha berkisar sangat rendah di angka 1 persen.

<img class="aligncenter size-full wp-image-3782" src="https://access.amartha.com:443/uploads/Petugas_lapangan_Amartha_melakukan_pertemuan_dengan_mitra_usaha_Amartha_205c34b994.jpg" alt="" width="5184" height="3456" />

Taufan menjelaskan, berdirinya Amartha dilandasi oleh nilai-nilai sosial yakni, turut mendorong mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pilar pengentasan kemiskinan, partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengurangan ketimpangan pendapatan di pedesaan.

Sepanjang tahun 2018, Amartha berhasil meningkatkan pendapatan ratusan ribu mitranya secara signifikan, dari Rp 4,2 juta menjadi Rp 6,7 juta per bulan. Kenaikan pendapatan mitra Amartha ini berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 22 persen, lebih cepat dari rata-rata penurunan tingkat kemiskinan nasional. 

“Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, Amartha akan terus berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sejahtera dan merata. Mari menambah kebaikan melalui platform Amartha,” ajak Taufan.

Fokus Berikan Pinjaman Modal Usaha untuk Perempuan di Desa, Fintech Amartha Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Tag: OJK