thumbnail_wah-indonesia-masuk-10-besar-negara-dengan-utang-terbanyak.jpeg

wah-indonesia-masuk-10-besar-negara-dengan-utang-terbanyak.jpeg

Belum lama ini, Bank Dunia merilis total utang luar negeri dari 120 negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam daftar tersebut, tercatat total utang luar negeri dari 120 negara tersebut naik 5,4% pada tahun 2019.



Dalam list tersebut, Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan utang terbesar, mencapai US$ 402,08 miliar atau Rp 5.589 triliun mengacu kurs JISDOR akhir tahun lalu Rp 13.901 per dolar AS. 



Data Statistik Utang Internasional ini dipublikasikan Bank Dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 lalu. Berdasarkan tersebut, Indonesia berada di posisi ketujuh dengan utang luar negeri terbesar. 



<h2>10 Negara Pendapatan Rendah-Menengah dengan Utang Terbesar </h2>



Berikut rincian Daftar 10 Negara Pendapatan Rendah-Menengah dengan Utang Terbesar:



<ol><li>China US$ 2,1 triliun</li><li>Brasil US$ 569,39 miliar</li><li>India US$ 560,03 miliar</li><li>Rusia US$ 490,72 miliar</li><li>Meksiko US$ 469,72 miliar</li><li>Turki US$ 440,78 miliar</li><li>Indonesia US$ 402,08 miliar</li><li>Argentina US$ 279,30 miliar</li><li>Afrika Selatan US$ 188,10 miliar</li><li>Thailand US$ 180,23 miliar</li></ol>



<h2>Analisa Utang Luar Negeri Indonesia</h2>



Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia telah meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2009, total utang luar negeri hanya mencapai US$ 179,4 miliar. 



Posisi utang Indonesia kemudian menanjak menjadi US$ 307,75 miliar pada 2015, US$ 318,94 miliar pada 2016, US$ 353,56 miliar pada 2017, US$ 379,59 miliar pada 2018, dan US$ 402,08 miliar.



Di sisi lain, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap pendapatan nasional bruto relatif terjaga yakni dari 34% pada 2009 menjadi 37% pada 2020. Namun, rasio utang tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata 120 negara berpendapatan menengah bawah yang mencapai 26% dari PNB.



Dari total itu, utang luar negeri Indonesia tahun 2019 lebih didominasi oleh utang jangka panjang yakni mencapai US$ 354,54 miliar atau sekitar Rp 5.238 triliun. Sementara, utang luar negeri jangka pendek hanya sebesar US$ 44,79 miliar atau sekitar Rp 661 triliun.



Dilihat dari kategori krediturnya, utang luar negeri 2019 terbesar berasal dari sektor swasta yakni sebesar US$ 181,25 miliar atau sekitar Rp 2.678 triliun, sementara dari penerbitan <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-jenis-jenis-surat-utang-negara/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-jenis-jenis-surat-utang-negara/">surat utang</a> sebesar US$ 173,22 miliar atau sekitar Rp 2.559 triliun.



Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri pada akhir Juli kemarin mencapai US$409,7 miliar atau setara Rp 6.003 triliun mengacu kurs JISDOR pada akhir periode yang sama Rp 14.603 per dolar AS. 



Utang tersebut naik 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, melambat dibandingkan bulan sebelumnya.



Sebagai informasi, utang luar negeri Indonesia paling banyak berasal dari Singapura yang mencapai US$ 67,93 miliar, disusul oleh Jepang sebesar US$29,03 miliar dan Tiongkok 20,03 miliar. 



Pinjaman asal Singapura turun dibandingkan akhir 2019 yang mencapai US$ 69,67 miliar. Meski demikian, trennya pada 2015 hingga 2019 terus meningkat.



Selain ketiga negara itu, Indonesia juga memiliki pinjaman dari Amerika, Australia, Austria, Hongkong, Korea Selatan, Inggris, Swiss, dan berbagai negara lainnya.



Dikutip dari Kompas.com, Rahayu Puspasari selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menilai bahwa laporan tersebut berisi data dan analisis posisi utang Indonesia yang dibandingkan dengan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah.



Namun demikian, laporan perbandingan yang dimaksud tidak menyertakan negara-negara maju. Sehingga terlihat bahwa posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar. 



Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total ULN.



Menurut Rahayu, pemerintah mengelola utang tersebut tetap dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur (akuntabel). Bank Indonesia juga menilai rasio utang Indonesia ini juga terbilang masih sehat.

Wah, Utang Indonesia Masuk Daftar 10 Besar Terbanyak

large_ini-daftar-negara-termiskin-di-dunia-ada-indonesia-gak-ya.jpeg

medium_ini-daftar-negara-termiskin-di-dunia-ada-indonesia-gak-ya.jpeg

small_ini-daftar-negara-termiskin-di-dunia-ada-indonesia-gak-ya.jpeg

thumbnail_ini-daftar-negara-termiskin-di-dunia-ada-indonesia-gak-ya.jpeg

ini-daftar-negara-termiskin-di-dunia-ada-indonesia-gak-ya.jpeg

Setiap negara di dunia diklasifikasikan menjadi 3, yaitu negara termiskin, negara berkembang, dan negara maju. Dalam klasifikasi ini setiap organisasi dunia memiliki indikatornya masing-masing. 



Bank Dunia (World Bank) membuat empat kelompok negara yang disesuaikan berdasarkan pendapatan per kapitanya. Melansir indonesiabaik.id, berikut kelompok-kelompok tersebut:



<ul><li>Negara dengan pendapatan per kapita sebesar US$975 per tahun masuk sebagai negara berpendapatan rendah.</li><li>Negara dengan pendapatan per kapita antara US$976 dan US$3.855 per tahun masuk sebagai negara pendapatan menengah bawah.</li><li>Negara dengan pendapatan US$3.856 dan US$11.905 per tahun dikatakan sebagai negara pendapatan menengah.</li><li>Negara dengan pendapatan per kapita sebesar US$11.906 per tahun atau lebih disebut sebagai negara pendapatan tinggi.</li></ul>



Bank Dunia juga menyebut negara yang masuk dalam pendapatan rendah dan menengah disebut sebagai negara berkembang. 



<h2>Daftar Negara Termiskin di Dunia</h2>



<h3>1. Sudan Selatan</h3>



Sudan Selatan merupakan negara paling muda dan negara paling miskin di dunia saat ini. Negara yang baru saja berdiri pada tanggal 9 Juli 2011 ini hanya memiliki PDB sebesar $243 saja per kapita. Sudan Selatan sebenarnya adalah negara kaya SDA minyak yang menjadi penggerak perekonomian.



<h3>2. Burundi</h3>



Konflik etnis antara Tutsi dan Hutu menyebabkan sebagian besar fokus negara kecil ini harus terkuras untuk menghadapinya. Mata pencaharian utama 12 juta penduduk negara Burundi ditopang oleh pertanian subsisten dengan persentase mencapai 90%. 



Meski merupakan negara pertanian, sayangnya Burundi harus terus menghadapi kondisi kelangkaan pangan. 



<h3>3. Eritrea</h3>



Negara Eritrea merupakan salah satu negara yang berada di daerah Afrika Timur. Negara Eritrea hanya memiliki penduduk sebanyak 3,5 juta saja dan menempatkan Eritrea sebagai negara yang paling tak berkembang. Mata pencaharian utama penduduk Eritrea adalah pertanian subsisten yang berpusat di daerah pedesaan.



Negara ini memusatkan kebutuhannya pada pengeluaran di bidang militer yang telah menguras hampir sebagian besar anggaran negara. Eritrea sendiri dipimpin oleh rezim yang sudah berkuasa sejak tahun 1993.&nbsp;



<h3>4. Malawi</h3>



Malawi merupakan salah satu negara dengan luas daerah paling kecil di Benua Afrika. Negara ini hanya mencatatkan nilai PDB per kapita sebesar $386. Meski begitu, tercatat Malawi terus mengalami peningkatan nilai perekonomian dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan dukungan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat yang bekerja sama memajukan perekonomian.



Sayangnya, Malawi mengalami masalah keterbatasan pertanian mengingat pertanian negara ini menggunakan prinsip tadah hujan. Alhasil, pertanian pun sering terganggu karena faktor cuaca.



<h3>5. Niger</h3>



Niger bisa dikatakan merupakan negara gurun mengingat hampir 80% luas daratannya terdiri dari Gurun Sahara. Negara ini terus–menerus diterpa oleh konflik berkepanjangan antara militer dengan kelompok yang berafiliasi dengan Boko Haram serta ISIS. 



Alhasil, konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan banyak masyarakat sipil meninggal dunia dan kehilangan tempat tinggalnya.



Nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita negara ini hanya $427 saja. Pemerintah Niger sendiri pada tahun 2020 ini merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari yang awalnya sebesar 6,9% diturunkan sebesar 1% karena kondisi pandemi.



<h2>Bagaimana Dengan Indonesia?</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/indonesia_51c2af74ef.jpg" alt="" class="wp-image-9318"/><figcaption>Sumber Foto: unsplash.com</figcaption></figure>



Melansir kompas.com, Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia tidak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang.



Artinya, Amerika Serikat menilai Indonesia sebagai negara dengan status maju di mana tidak lagi mendapatkan perlakuan istimewa dalam perdagangan. 



WTO sendiri tidak memiliki definisi resmi untuk mengategorikan sebuah negara dikatakan maju atau berkembang. Dalam aturan WTO, penentuan sebagai negara maju atau berkembang ditentukan sendiri oleh negara bersangkutan. 



Meskipun demikian, masih ada persetujuan dari negara-negara maju lainnya mengenai suatu negara yang akan naik tingkat.



Baca Juga:



<ul><li><a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/apa-itu-bank-jangkar/">Apa Itu Bank Jangkar?</a></li><li><a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/ekonomi-dunia-melemah-tidak-dengan-impact-investment/">Ekonomi Dunia Melemah, Tindak Dengan Impact Investment</a></li></ul>



Perubahan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju menurut Amerika Serikat ini dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian dalam negeri. 



Masih menyadur Kompas.com, dampak dicoretnya Indonesia dari daftar negara berkembang akan berpengaruh bagi perlakuan berbeda dan spesial dalam hal perdagangan. 



Pencoretan tersebut akan berpengaruh pada batasan minimum (de minimis tresholds) untuk marjin subsidi agar penyelidikan bea masuk anti subsidi (BMAS) selesai. Batasan minimum tersebut semakin kecil. 



"Marjin subsidi agar suatu penyelidikan anti-subsidi dapat dihentikan berkurang menjadi sama dengan 1 persen dan bukan sama dengan 2 persen." ujar Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Pradnyawati. 



Sementara itu, direktur Perundingan Bilateral Kemdag, Ni Made Ayu Marthini mengatakan pencoretan Indonesia dari negara berkembang tidak akan berpengaruh pada peninjauan Generalized System of Preferences (GSP). "Tidak (pengaruh), ini beda yang ini untuk kategori trade remedy bukan GSP."



Status Indonesia sebagai negara maju atau negara berkembang memang masih simpang siur. Meskipun begitu, kamu tetap bisa gotong royong untuk dukung ekonomi nasional dengan memberdayakan perempuan UMKM di desa bersama <a href="https://amartha.com/id_ID/" title="Amartha">Amartha</a>. 



UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi nasional perlu didukung dengan maksimal. Salurkan dana kamu melalui Amartha dan dapatkan bagi hasil sampai 15% flat per tahun. <a href="https://dashboard.amartha.com/v4/daftar-pendana?_gl=1*mm1uim*_ga*ODY4NjAxNDQwLjE2NDg3MzYwNTk.*_ga_MYGNVN96DZ*MTY1MjAyMDQxNC43NS4wLjE2NTIwMjA0MTQuNjA." title="Daftar sekarang!">Daftar sekarang!</a>

Ini Daftar Negara Termiskin di Dunia, Ada Indonesia Gak Ya?

Tag: negara termiskin