large_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

medium_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

small_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

thumbnail_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

Gaji 5 juta pajak 5 persen menjadi bahasan yang mencuat di internet sejak rilisnya aturan baru pada 20 Desember 2022. Lantaran, masih banyak orang yang belum memahami skema pemberlakuan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).&nbsp;



Tak ayal, hal ini menyebabkan kesalahan persepsi yang menciptakan sedikit kegaduhan. Di sini, akan diulas sedikit tentang pajak bagi gaji dan bagaimana cara perhitungan pajak gaji untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP).



<h2>Gaji 5 Juta Kena Pajak 5 Persen, Bagaimana Aturan Pajak Gaji di Indonesia?</h2>



Pemerintah baru saja merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pada akhir tahun lalu. Tak sedikit&nbsp; warganet yang mengira akan adanya aturan baru untuk pemotongan pajak penghasilan. Mereka sempat khawatir bahwa pemberlakuan tarif pajak baru akan jadi memberatkan.



Namun, rumor itupun dibantah oleh Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo. Keterangannya disampaikan pada beberapa media. Beliau mengklarifikasi adanya perubahan dan kemudian memaparkan kembali aturan PPh di Indonesia selama ini.



Sebelumnya, PKP yang berlaku ialah pajak kumulatif untuk penghasilan Rp54 juta per tahun. Sementara sejak diluncurkannya PP Nomor 55 Tahun 2022 terdapat penyesuaian kembali. Tarif pemotongan pajak akan dikenakan bagi penghasilan Rp60 juta per tahun.&nbsp;



Sehingga, yang&nbsp; semula pajak dikenakan pada mereka dengan penghasilan Rp4.5 juta per bulan, berganti dikenakan pada mereka dengan gaji 5 juta pajak 5 persen.



Melansir dari Kompas, hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa adanya perubahan tarif PPh ini akan meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.&nbsp;



Hal ini pun menjadi angin segar bagi para pekerja yang berpenghasilan Rp4,5 juta per bulan sudah bisa terbebas dari PPh.&nbsp;



<pre class="wp-block-preformatted">Baca Juga: <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/5-cara-menghasilkan-uang-tambahan-selain-gaji-ini-tipsnya/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">5 Cara Menghasilkan Uang Tambahan Selain Gaji. Ini Tipsnya!</a></pre>



<h2>Begini Cara Perhitungan Pajak 5 Persen Gaji 5 Juta</h2>



Undang-undang terbaru yang menggantikan Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menjadi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membagi tarif pajak menjadi 5 lapisan PPh. Sementara di UU PPh lama terdapat 4 lapisan saja. Berikut lapisan pajak terbaru yang perlu kamu ketahui:



<ul><li>Lapisan 1 dibebani tarif pajak sejumlah 5% untuk penghasilan mulai dari Rp60 juta per tahun</li><li>Lapisan 2 dibebani tarif pajak sejumlah 15% untuk penghasilan lebih dari Rp60 juta per tahun</li><li>Lapisan 3 dibebani tarif pajak sejumlah 25% untuk penghasilan mulai dari Rp250 juta per tahun</li><li>Lapisan 4 dibebani tarif pajak sejumlah 30% untuk penghasilan mulai dari Rp500 juta per tahun</li><li>Lapisan 5 dibebani tarif pajak sejumlah 35% untuk penghasilan lebih dari Rp5 miliar per tahun</li></ul>



Berikut simulasi untuk perhitungan pajak.



Katakanlah kamu memiliki gaji 5 juta per bulan. Maka menjadi Rp60 juta per&nbsp; tahun, dan wajib untuk membayar pajak penghasilan. Begini cara hitung PKP dan PPh-nya!



<h3>Pajak Kena Penghasilan = Penghasilan – PTKP (Rp54 juta)</h3>



Pajak Kena Penghasilan = Rp60.000.000&nbsp; – Rp54.000.000&nbsp; = Rp6.000.000



<h3>Pajak Penghasilan = Tarif pajak sesuai lapisan x PKP</h3>



Pajak Penghasilan = 5% x Rp6.000.000 = Rp300.000



Jadi, kamu berkewajiban untuk membayar pajak senilai Rp300.000 per tahunnya dengan penghasilan Rp5.000.000 per bulannya. Perlu diingat jika penghasilan tidak mencapai 60 juta per tahunnya maka menjadi PTKP atau Penghasilan Tak Kena Pajak.



Demikian aturan terbaru tentang gaji 5 juta pajak 5 persen, semoga dapat memberikan manfaat. Selain patuh bayar pajak, kamu juga bisa mulai investasi rutin untuk mendapatkan passive income. Mulai dari nominal kecil Rp100.000 saja kamu sudah bisa mendanai di <a href="http://amartha.com">Amartha</a> microfinance marketplace yang telah berizin dan diawasi oleh OJK.



Siap raih kebebasan finansial di tahun 2023 dengan menjadi lender di Amartha dan mendapatkan imbal hasil hingga 15% flat per tahunnya? Yuk, download aplikasinya dan mulai investasi sekarang!



Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/ZC6C/hn9rrbn8">&nbsp;</a><a href="https://amartha.onelink.me/ZC6C/hn9rrbn8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Android</a>



Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/fUOv/hxcq7mtv">&nbsp;</a><a href="https://amartha.onelink.me/fUOv/hxcq7mtv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iOS</a>



<div class="wp-block-buttons">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-vivid-purple-background-color has-background" href="https://amartha.com/id_ID/" style="border-radius:30px">Ayo Modalin</a></div>
</div>

Gaji 5 Juta Pajak 5 Persen, Begini Cara Hitungnya!

small_kamu-wajib-tahu-kenali-jenis-jenis-pajak-di-indonesia.jpeg

thumbnail_kamu-wajib-tahu-kenali-jenis-jenis-pajak-di-indonesia.jpeg

kamu-wajib-tahu-kenali-jenis-jenis-pajak-di-indonesia.jpeg

Pajak ialah sumber pendapatan terbesar negara. Berasal dari kontribusi besar masyarakat, pajak bertujuan yang untuk mewujudkan kepentingan, fasilitas, serta layanan masyarakat. Untuk itu, penting bagi kamu mengetahui apa saja jenis jenis pajak yang berlaku di Indonesia.



Pajak memiliki sistem berupa pungutan yang wajib dibayarkan baik oleh pihak perorangan maupun pihak badan perusahaan yang memenuhi persyaratan kepada pihak negara. Supaya kamu memahami jenis pajak apa saja yang harus dibayarkan, simak pembahasannya pada poin berikut!



<h2>Jenis-jenis Pajak</h2>



Pajak dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, salah satunya yaitu berdasarkan lembaga yang memungutnya. Beberapa jenis pajak yang berlaku di indonesia pada tahun 2022 berdasarkan lembaga tersebut yang wajib untuk diketahui antara lain yaitu sebagai berikut:



<h3>Jenis Pajak Pusat</h3>



Jenis lembaga negara pertama yang memungut pajak yaitu dari pihak pemerintah pusat sehingga disebut dengan pajak pusat. Beberapa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut.



<h3>1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</h3>



Jenis pajak pertama yaitu pajak jenis pertambahan nilai. Jenis pajak ini diberlakukan kepada para pebisnis yang melakukan bisnis perdagangan baik dalam bentuk barang maupun jasa.



Umumnya PPN ini memiliki besaran persentase 10% yang dihitung dari harga jual produk. Pajak ini kerap kali dijumpai apabila kamu melakukan pembelian barang.



<h3>2. Pajak Penghasilan (PPH)</h3>



Sesuai namanya, pajak ini dipotong dari penghasilan atau gaji yang kamu miliki. Namun untuk dikenakan pajak ini, terdapat ketentuan-ketentuan pajak yang harus terpenuhi. Ketentuan seluruhnya diatur PMK No.101/PMK.010/2016.&nbsp;



<h3>3. Pajak Bumi dan Bangunan</h3>



Kewajiban wajib pajak berikutnya apabila memiliki properti baik rumah dan bangunan lain maupun kepemilikan seperti sawah dan pekarangan yaitu membayar pajak bumi dan bangunan. PBB ini terdiri dari dua bagian yaitu PBB P2 dan P3.



PBB sektor P2 merupakan PBB dengan objek bangunan baik di pedesaan maupun perkotaan yang diadministrasi oleh pihak&nbsp;



Pemkab atau Pemkot. Sementara PBB sektor P3 merupakan PBB dengan objek bangunan baik di bidang perhutanan, perkebunan, maupun pertambangan yang diadministrasi oleh pihak pemerintah pusat melalui direktorat jenderal pajak.&nbsp;



<h3>4. Pajak Penjualan Barang Mewah</h3>



Jenis pajak di Indonesia yang wajib kamu ketahui berikutnya yaitu pajak penjualan barang mewah atau PPNBM.&nbsp;



Pajak ini diberlakukan apabila melakukan penjualan barang mewah dengan ketentuan seperti misalnya menjual kendaraan mewah, barang mewah yang bukan termasuk kebutuhan pokok, hingga menjual properti dan hunian.



<h3>5. Bea Materai</h3>



Pajak yang juga berlaku di indonesia secara umum yaitu biaya materai. Dokumen-dokumen penting seperti surat kuasa dan akta notaris memerlukan kamu untuk membubuhkan materai agar dokumen tersebut sah dan dapat digunakan secara legal.



<pre class="wp-block-preformatted">Baca Juga: <a href="https://amartha.com/blog/work-smart/mengenal-laporan-pajak-dan-contoh-pembukuan-sederhana/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mengenal Laporan Pajak dan Contoh Pembukuan Sederhana</a></pre>



<h3>Jenis Pajak Daerah</h3>



Jenis jenis pajak berikutnya selain pajak pusat yaitu pajak daerah. Sesuai namanya pajak ini dipungut atau harus dibayarkan kepada pihak pemerintah daerah.&nbsp;



Pajak daerah ini diberlakukan kepada masyarakat daerah tersebut dengan tujuan dari pembayaran pajak yaitu untuk mendukung kemajuan dari masing-masing daerah.



Beberapa contoh pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah antara lain pajak restoran, pajak hotel, Pajak Kendaraan Bermotor, pajak air permukaan, hingga pajak rokok dan pajak bahan bakar.



Pembahasan di atas telah menerangkan terkait jenis jenis pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2022. Sebagai warga negara yang baik, jangan lupa untuk selalu membayarkan pajakmu, ya!



Bagi kamu yang tertarik untuk melakukan investasi, kamu bisa mencobanya di P2P lending yang aman karena sudah memiliki ijin dan diawasi oleh OJK seperti di Amartha. 



Salah satu keuntungan dari berinvestasi di Amartha yaitu kamu akan mendapatkan imbal hasil hingga 15% flat per tahunnya! Tunggu apa lagi? yuk mulai modalin perempuan tangguh di Amartha sekarang!



Download aplikasi Amartha di <a href="https://amartha.onelink.me/ZC6C/hn9rrbn8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Android</a> Download aplikasi Amartha di <a href="https://amartha.onelink.me/fUOv/hxcq7mtv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iOS</a>



<div class="wp-block-buttons">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-vivid-purple-background-color has-background" href="https://amartha.com/id_ID/" style="border-radius:30px">Daftar Sekarang</a></div>
</div>

Kamu Wajib Tahu! Kenali Jenis-jenis Pajak di Indonesia

small_ada-bea-materai-di-platform-digital-ini-kata-ahli.jpeg

thumbnail_ada-bea-materai-di-platform-digital-ini-kata-ahli.jpeg

ada-bea-materai-di-platform-digital-ini-kata-ahli.jpeg

Pemerintah memiliki wacana penerapan bea materai di platform digital atau e-commerce sebesar Rp10 ribu untuk setiap masyarakat yang melakukan transaksi belanja sekitar Rp5 juta ke atas. Sesuai dengan hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 3 ayat (2).



Menurut Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), pihaknya bersama idEA (Indonesia E-Commerce Association) tengah membahas hal ini.&nbsp;



Ketika ditanya kapan aturan itu akan diberlakukan? Neilmaldrin menjawab bahwa belum ada ketetapan waktu penerapannya. Ia pun mengelak pengenaan bea materai di platform digital ini bukanlah merupakan tambahan jenis pajak baru, namun suatu bentuk keadilan.



Pingkan Audrine Kosijungan, seorang peneliti dari CIPS atau Center for Indonesian Policy Studies menilai bahwa kebijakan ini bisa menciptakan keresahan untuk ekosistem ekonomi digital di Indonesia.&nbsp;



Menurut Pingkan, terdapat 3 aspek yang sebaiknya difokuskan pemerintah sebelum mengesahkan kebijakan ini.&nbsp;



<h3>Kebiakan Materai Perlu Mengadakan Sosialisasi</h3>



Pertama, sosialisasi terkait kebijakan ini perlu diadakan melalui informasi komprehensif, untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, sampai menengah.&nbsp;



Nah, sosialisasi yang ideal dibutuhkan agar selaras dengan upaya pemerintah terkait transformasi digital yang terhubung dengan agenda digitalisasi ekonomi. Sebab, agenda tersebut menargetkan 30 juta UMKM masuk platform digital dan e-commerce tahun 2024.



"Jangan sampai kebijakan pengenaan bea materai elektronik ini, terutama pada dokumen Syarat &amp; Ketentuan di platform e-commerce, justru memberi disinsentif pada onboarding process pelaku usaha tersebut ke ranah digital atau dengan kata lain menjadi barrier to entry bagi UMKM," tutur Pinkan, mengutip dari Media Indonesia. 



<h3>Perlu Memperhitungkan Biaya Operasional Serta Manfaatnya</h3>



Kedua, apabila tidak memperhitungkan biaya operasional beserta manfaatnya dengan teliti, alih-alih menambah pemasukan negara, adanya kebijakan ini justru menjadi hambatan untuk potensi penerimaan pelaku usaha tingkat mikro sampai menengah dalam transaksi digital.



Padahal, pemerintah sedang mengupayakan pergerakan roda perekonomian kembali lewat program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional yang fokus di UMKM.&nbsp;



Nah, risiko ini kemungkinan besar terjadi sebab belum terdapat kejelasan wajib bea materai untuk e-commerce serta ketentuan teknis pengaturannya dan praktik terbaik dari negara tetangga yang mempunyai kebijakan serupa.



<pre class="wp-block-preformatted">Baca Juga: <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/jenis-jenis-pajak-yang-harus-kamu-tahu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jenis-Jenis Pajak yang Harus Diketahui Masyarakat Indonesia</a></pre>



<h3>Perlu Memprioritaskan Persiapan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur</h3>



Persiapan pemerintah dalam aspek tenaga manusia maupun infrastruktur dalam pemungutan bea materai belanja online dan ketersediaan sistem pencatatan sampai keamanan pengumpulan data butuh diprioritaskan.



Menurut Data Badan Pusat Statistik 2020, salah satu hal yang memicu pelaku UMKM tidak mau mengikuti ranah digital serta memanfaatkan kepraktisan yang tersedia merupakan ketakutan mereka pada keamanan privasi, data, serta sejumlah teknis, serta sistem yang dioperasikan dan sejumlah pihak terlibat.



Mengenai hal tersebut, kemampuan pemerintah untuk memberi fasilitas untuk proses pengenaan bea materai di platform digital pada dokumen S&amp;K perdagangan e-commerce sudah pasti menjadi suatu tantangan tersendiri.



Menurut definisi dalam Undang-Undang, bea meterai merupakan pajak untuk dokumen. Saat ini, cakupan dokumen pun meluas, termasuk dokumen tulisan, cetakan, hingga elektronik yang berperan sebagai keterangan atau alat bukti yang sah.



Hal tersebut pun didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik terhitung sebagai keterangan hukum yang sah.



Maka demikian, bea materai di platform digital memanglah bisa diaplikasikan untuk dokumen elektronik. Dengan begitu, terdapat sejumlah aspek yang Pingkan rekomendasikan. Pemerintah pun lebih baik mempertimbangkan pemberlakuan tarif 0% untuk pengenaan bea materai itu.



Nah, jadi itulah pembahasan mengenai bea materai di platform digital menurut ahli. Apakah kamu adalah pelaku usaha mikro yang terdampak kebijakan ini? 



Selain berbelanja, kamu juga bisa melakukan pendanaan di <a href="https://www.amartha.com/id_ID/">Amartha</a> yang menguntungkan, loh. Kamu bisa mendapatkan imbal hasil 15% flat per tahun dari para pelaku UMKM.



<div class="wp-block-buttons">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-vivid-purple-background-color has-background" href="https://www.amartha.com/id_ID/" style="border-radius:30px">Ayo Modalin</a></div>
</div>

Ada Bea Materai di Platform Digital? Ini Kata Ahli

small_pajak-orang-kaya.png

thumbnail_pajak-orang-kaya.png

pajak-orang-kaya.png

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana pengenaan tarif pajak penghasilan (PPh) baru.



Rencana tersebut berupa pengenaan tarif 35% untuk masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.



Perubahan tarif tersebut akan tertuang dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. ' Katanya, melansir <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525132158-4-248228/gebrakan-sri-mulyani-pajak-orang-kaya-naik-jadi-35" data-type="URL" data-id="https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525132158-4-248228/gebrakan-sri-mulyani-pajak-orang-kaya-naik-jadi-35" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CNBC Indonesia</a>, "Kita juga akan lakukan tarif dan bracket dari PPh OP (orang pribadi). Untuk high wealth individual itu kenaikan tidak terlalu besar, dari 30% ke 35% dan itu untuk mereka yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar per tahun,"



Lebih lanjut, kenaikan tarif PPh ini untuk mencitakan keadilan di masyarakat. Berdasarkan data, Indonesia menempati negara keenam dengan ketimpangan kekayaan terbesar di dunia.



Adapun tarif yang berlaku saat ini adalah: Layer I : Penghasilan sampai Rp 50 juta dikenakan tarif 5% Layer II : Penghasilan Rp 50 juta-Rp 250 juta dikenakan tarif 15% Layer III : Penghasilan Rp 250 juta-Rp 500 juta dikenakan tarif 25% Layer IV : Penghasilan di atas Rp 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/lifestyle/wah-orang-kaya-indonesia-diprediksi-meningkat-67-kalahkan-cina-dan-india/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wah, Orang Kaya Indonesia Diprediksi Meningkat 67%, Kalahkan Cina dan India</a>



Sebagai informasi, Jepang dan Swedia telah mengenakan pajak penghasilan warganya hingga sekitar 60 persen. Amerika Serikat juga baru-baru ini mengumumkan proposal untuk menaikkan pajak pendapatan sebesar 43.4% untuk masyarakat yang berpenghasilan lebih dari US$1 juta setahun.



Indonesia sendiri memiliki rasio penerimaan pajak dengan ekonomi keseluruhan yang sangat rendah (10,8% di tahun 2018) dibanding negara berkembang lainnya dan yang terendah di antara negara-negara Asia Tenggara.



Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2020, proporsi pajak penghasilan pribadi hanya menyumbang kira-kira 10 persen dari total penerimaan pajak Indonesia.



Asmiati Malik dalam artikelnya di <a href="https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/609d52376d249/mengapa-indonesia-harus-menaikkan-pajak-penghasilan-orang-super-kaya" data-type="URL" data-id="https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/609d52376d249/mengapa-indonesia-harus-menaikkan-pajak-penghasilan-orang-super-kaya" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Katadata</a> menyatakan masih ada ruang bagi Indonesia untuk menaikkan pajak penghasilan maksimal secara bertahap menjadi 45% atau bahkan 50%.

Pajak PPh Orang Kaya Naik, Kalau Orang Miskin?

small_beda-kebijakan-fiskal-dan-moneter.png

thumbnail_beda-kebijakan-fiskal-dan-moneter.png

beda-kebijakan-fiskal-dan-moneter.png

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Meski pada dasarnya berbeda, kedua kebijakan ini berperan untuk menstabilkan ekonomi negara yang terindikasi bermasalah.



<h2>Definisi Kebijakan Fiskal dan Moneter</h2>



Meskipun dua kebijakan ini memiliki peran yang sama dalam menstabilkan perekonomian, tetapi bentuk dan penerapannya jauh berbeda. Definisi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sebagai berikut:



1. Kebijakan Fiskal



Ini merupakan kebijakan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kestabilan ekonomi negara melalui pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dalam hal ini bisa berupa pajak yang diambil dari masyarakat.



Penerimaan berupa pajak tersebut kemudian dikeluarkan untuk membuat program yang bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara, serta kestabilannya.



2. Kebijakan Moneter



Kebijakan moneter sendiri dilakukan oleh bank sentral dalam mengatur persediaan uang yang beredar agar mencapai kestabilan internal, eksternal, serta stabilitas ekonomi. Kestabilan tersebut bisa berupa pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, serta neraca pembayaran internasional.



Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan menetapkan suku bunga serta mengendalikan jumlah uang yang beredar agar nilainya tetap stabil.



<h2>Tujuan dari Kebijakan Fiskal dan Moneter</h2>



Adapun, tujuan dari menerapkan kebijakan fiskal dan moneter adalah sebagai berikut:



1. Tujuan Kebijakan Fiskal



Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang ada dalam suatu negara, serta mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, kebijakan fiskal yang dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan pajak adalah untuk menambah produksi nasional.



Kenaikan dan penurunan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki keadaan ekonomi yang lesu. Dengan begitu, kestabilan harga barang yang dibutuhkan masyarakat secara umum tetap terjaga.



2. Tujuan Kebijakan Moneter



Sementara itu, tujuan dari kebijakan moneter yang utama ada empat, yaitu:



<ul><li>Pertama, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan pendapatan.</li><li>Kedua, untuk mempertahankan keseimbangan kebutuhan perekonomian dengan stabilitas harga.</li><li>Ketiga, untuk memperluas kesempatan kerja. Ini berkaitan dengan penaikan suku bunga yang membuat investor memanfaatkannya untuk melakukan produksi dalam jumlah tinggi, sehingga membuka peluang kerja.</li><li>Keempat, menjaga kestabilan neraca pembayaran internasional.</li></ul>



<h2>Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Pada Perekonomian</h2>



Kebijakan fiskal dan moneter punya dampak pada perekonomian suatu negara, yakni:



1. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian



Kebijakan menaikkan dan menurunkan pajak yang dilakukan pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Dengan naiknya tarif tersebut otomatis jumlah investasi akan menurun.



Sementara saat ekonomi memburuk, tarif pajak akan diturunkan sehingga pertumbuhan inflasi bisa tumbuh cepat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi semakin membaik, dan negara memperoleh penerimaan yang besar.



2. Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian



Salah satu bentuk instrumen kebijakan moneter adalah berkaitan dengan suku bunga. Apabila bank sentral menaikkan suku bunga, maka banyak para penanam modal serta pelaku pasar yang tertarik untuk meningkatkan produksi mereka dengan menanam investasi.



Penanaman investasi ini akan berdampak pada tingginya produksi yang dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga terdapat banyak lowongan kerja. Tingkat pengangguran bisa menurun seiring dengan banyaknya lowongan yang terbuka.



Kondisi ini tentu berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara serta masyarakat, sehingga tujuan pembuatan kebijakan terlaksana dengan baik.



Well, itulah perbedaan dari kebijakan fiskal dan moneter. Semoga informasi ini bermanfaat buatmu ya!

Gak Semua Orang Tahu Beda Kebijakan Fiskal dan Moneter. Yuk Pelajari!

medium_adakah-pajak-untuk-pendana-di-peer-to-peer-lending.jpeg

small_adakah-pajak-untuk-pendana-di-peer-to-peer-lending.jpeg

thumbnail_adakah-pajak-untuk-pendana-di-peer-to-peer-lending.jpeg

adakah-pajak-untuk-pendana-di-peer-to-peer-lending.jpeg

Awal tahun tepatnya bulan Januari hingga Maret, merupakan waktunya untuk melapor pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang taat, sudah seharusnya melapor pajak. Apalagi, pajak merupakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sehari-hari kita menggunakan fasilitas umum yang berasal dari uang rakyat melalui penerimaan pajak tersebut. Beberapa pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dana desa, ekonomi, pariwisata hingga keamanan berasal dari penerimaan pajak negara. Tak heran, jika jargon “Orang Bijak, Taat Pajak” selalu didengungkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar betapa penting pajak tersebut.

Nah, beberapa tahun ini, layanan <a href="https://amartha.com">fintech peer to peer lending (P2P lending)</a> semakin menjamur. Pertumbuhan fintech p2p lending melesat. Menurut data OJK, hingga Oktober 2018, penyaluran P2P lending telah mencapai Rp16 triliun atau naik 520%. Pada 2017, penyaluran P2P lending mencapai Rp 2,56 triliun. 

Sayangnya, masyarakat terutama para pendana di P2P lending masih belum paham mengenai pajak. Padahal, menurut Institute for Development Economics and Finance, pengembangan fintech kurang dari dua tahun telah menambah <a href="http://bit.ly/2zwC2nT">Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 25,97 triliun.</a>

Karena itu, sejak 2016, Kementerian Keuangan telah berkordinasi dengan lembaga lain menyangkut regulasi dan pungutan pajak di P2P lending. Meskipun terbilang baru, Pemerintah sudah melihat potensi perkembangan fintech lending di Indonesia. Walaupun, hingga kini,belum ada peraturan khusus untuk pajak baik dari pendana maupun peminjam di P2P lending.

[caption id="attachment_3233" align="aligncenter" width="3000"]<img class="size-full wp-image-3233" src="https://access.amartha.com:443/uploads/rawpixel_670711_unsplash_677fd643f8.jpg" alt="" width="3000" height="2000" /> Lapor Pajak (Dok. Unsplash)[/caption]

Amartha sebagai platform peer to peer lending hanya sebagai penghubung antara pendana dengan peminjam. Ini berbeda dengan institusi lembaga keuangan konvensional dimana mereka telah diatur oleh Pemerintah mengenai pajak. Jadi, Amartha tidak dapat memotong pajak imbal hasil yang diperoleh pendana dalam aktivitas pendanaan yang mereka lakukan. Sehingga, untuk perpajakan sendiri itu kewajibannya ada di peminjam dan dipinjamkan bukan di Amartha.“Tapi Amartha memberikan informasi berapa imbal hasil yang didapatkan selama tahun berjalan. Ada laporannya  masing-masing dan dibayar pajaknya,” kata Markus Iwandi selaku konsultan pajak.

Menurutnya, ada tiga macam formulir  SPT tahunan orang pribadi yakni 1770, 1770S, dan 1770SS. Ketiga formulir ini memiliki perbedaan diantaranya pekerjaan atau pendapatan. Pendana memiliki kewajiban melaporkannya sebagai penghasilan lain. “ 1770S untuk karyawan yang penghasilan bruto setahun diatas Rp 60 juta, 1770S untuk karyawan yang penghasilannya setahun kurang dari Rp 60 juta dan SPT 1770 untuk pengusaha atau freelance. Masuk ke SPT pribadi berarti masuk PPh 21. Kalo dia institusi maka sebagai other income, SPT-nya badan. Misalnya, saya dapat imbal hasil loh dari sini (<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/sejarah-dan-perkembangan-peer-to-peer-lending/">P2P Lending</a>), maka dilaporkan  untuk wajib pajak pribadi atau badan,” ujarnya

Selain itu, dalam, UU PPH No. 28 pasal 17 telah diatur mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. “Umumnya bayar pajak karena ada kekurangan pajak misalnya gajinya Rp 330 juta karena ada other income jadi saya kurang bayar saya harus bayarkan itu baru bisa lapor pajak. Lalu hitung berapa ratenya untuk institusi itu ratenya 25% dan untuk non institusi progresif 5% sampai 30%. Tergantung profilnya,” tutupnya.

Adakah Pajak untuk Pendana di Peer To Peer Lending?

Bagi sebagian masyarakat, saat mendengar kata penanaman modal, maka akan langsung mengaitkan hal ini dengan investasi konvensional dimana institusi yang mengelolanya mempunyai kewajiban untuk memotong pajak.



Namun, saat ini, investasi non-konvensional misalnya yang dilakukan via online juga telah semakin meningkat jumlahnya. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perkembangan investasi online di sektor e-commerce sepanjang 2017 capai lebih dari USD 5 miliar.



Sejak 2016, menurut data Tech in Asia Indonesia, sektor e-commerce memang tertinggi, posisi keempat diduduki oleh fintech (financial technology atau teknologi finansial) dengan pendanaan sebesar Rp 55 miliar (enam investasi). Soal pendanaan, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Singapura untuk wilayah Asia Tenggara.



Fintech sendiri terbagi dalam beberapa jenis seperti manajemen aset, crowd funding (penggalangan dana), e-money (uang elektronik), asuransi, payment gateway (metode pembayaran berbasis digital), remittance (layanan pengiriman uang antar negara), securities (investasi saham) dan peer-to-peer (p2p) lending.



<h2>Pelaporan Pajak Atas Aset Investasi di P2P Lending </h2>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/p2p_1b153c70ed.png" alt="" class="wp-image-9088" width="715" height="499"/></figure>



Nah, <a href="https://amartha.com/id_ID/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://amartha.com/id_ID/">Amartha adalah p2p lending</a> yang bergerak dalam sektor pendanaan usaha. Amartha mengunakan platform online yang menghubungkan antara pendana yang memberikan pendanaan kepada perempuan-perempuan pengusaha mikro di pedesaan. Hal ini dilakukan untuk pengentasan kemiskinan, partisipasi pembangunan dan mengurangi ketimpangan di perdesaan. Ini merupakan bisnis model Amartha yang dilandasi nilai-nilai sosial.



Karena peran dan bentuknya, penyedia jasa p2p lending seperti Amartha berstatus sebagai perantara, berbeda dengan institusi penyedia produk investasi konvensional. Jadi, Amartha tidak dapat memotong pajak imbal hasil yang diperoleh pendana dalam aktivitas pendanaan yang mereka lakukan. Hal ini disebabkan karena penerima dana (mitra pengusaha mikro Amartha) tidak termasuk dalam objek pajak. Selain itu, industri Fintech terutama P2P Lending belum diatur sebagai objek pajak.



Ketaatan membayar pajak juga menjadi bagian dari perintah agama untuk taat memenuhi aturan pemerintah sebagai warga negara baik. Kesadaran pajak diperlukan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Selain itu, laporan kekayaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) juga bisa menjadi bagian "monitoring" pertumbuhan aset atau kekayaan.



Perihal pelaporan pajak pada pendanaanl secara online, masyarakat yang terdaftar sebagai pendana pada P2P lending seperti Amartha dapat menggunakan istilah Pendanaan Berbasis Teknologi dalam laporan pajak pribadi, dan mencantumkannya pada kolom "Pendapatan Lainnya".



Cara pengisian SPT tidaklah sulit, pelaporan pajak bisa dilakukan dengan menggunakan formulir SPT 1770 S, pertama kolom harta pada akhir tahun formulir SPT 1770 S. Kemudian lampiran II kolom B (harta pada akhir tahun).



Sedangkan pada jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan pajak serta PPh final, yang telah dipotong pihak Bank, dimasukan ke dalam SPT formulir 1770 S lampiran II pada bagian A (penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final).



<h2>Cara Isi SPT 1770 S untuk Wajib Pajak Pribadi</h2>



1. Pada formulir 1770 S-I pada bagian A. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya, pada kolom Penghasilan Lainnya masukkan angka Jumlah Imbal Hasil dan Bonus 2017.



<div class="wp-block-image td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2018/03/Amartha_lapor-pajak1.jpg"><figure class="aligncenter"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Amartha_lapor_pajak1_b973eeb9c1.jpg" alt="Amartha_lapor pajak1" class="wp-image-1911"/></figure></div>



<div class="wp-block-image td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2018/03/Amartha_lapor-pajak2.jpg"><figure class="aligncenter"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Amartha_lapor_pajak2_ab0a98b96e.jpg" alt="Amartha_lapor pajak2" class="wp-image-1912"/></figure></div>



2. Pada formulir 1770 S-II pada bagian B. Harta Pada Akhir Tahun, masukkan pada kolom kode harta: 039/keuntungan pinjam-meminjam, harga perolehan adalah keuntungan pendanaan akhir tahun 2017/ keterangan: pendanaan di teknologi finansial Amartha.



<div class="wp-block-image td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2018/03/Amartha_lapor-pajak3.jpg"><figure class="aligncenter"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Amartha_lapor_pajak3_ff56df3c13.jpg" alt="Amartha_lapor pajak3" class="wp-image-1913"/></figure></div>



<div class="wp-block-image td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2018/03/Amartha_lapor-pajak4.jpg"><figure class="aligncenter"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Amartha_lapor_pajak4_1b8c49bb3a.jpg" alt="Amartha_lapor pajak4" class="wp-image-1916"/></figure></div>



Bagi Anda yang terdaftar sebagai pendana Amartha, Anda juga dapat menghubungi <a href="mailto:support@amartha.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">support@amartha.com</a> untuk mendapatkan bantuan dari customer service kami perihal pelaporan pajak.

Lapor Pajak Untuk Pendanaan Digital Secara Online, Sulitkah?

Tag: pajak